Pungli Transportasi Darat di Lampung Rp 1 Triliun per Tahun

Beritabatavia.com - Himpunan Pengusaha Indonesia (Hipmi) Research Center mencatat, nilai pungutan liar (pungli) transportasi darat di Lampung setiap tahunnya mencapai Rp 1 triliun.

Angka tersebut, merupakan yang tertinggi dibanding daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Berdasarkan laporan Hipmi, total pungli di seluruh Indonesia mencapai Rp 25 triliun selama satu tahun.

Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Harry Warganegara Harun mengatakan, pungli meliputi pungli administrasi kendaraan oleh pemerintah daerah, sampai pungli kepada sopir di tengah jalan oleh oknum aparat kepolisian melalui razia kendaraan.

Ada pula biaya tambahan di penyeberangan laut, pemerasan oleh ormas, LSM, dan preman. Pungutan liar terjadi di semua lini. Keluar dari pabrik atau gudang, pengusaha sudah kena pungli. Untuk toko dan gudang pun pengusaha masih ditarik biaya siluman untuk pengamanan. Belum lagi di pelabuhan, dan saat parkir di pasar, kata Harry saat ditemui pada acara buka puasa bersama di Hotel Emersia Bandar Lampung, seperti dikutip laman Tribunneews.com, Senin (29/7/2013).

Jika diakumulasi, kata Harry, pungli yang berkaitan dengan dunia usaha di Lampung angkanya cukup fantastis, sekitar Rp 3 triliun-4 triliun. Nilai tersebut bahkan di atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung yang tak sampai Rp 4 triliun pada tahun 2013.

Harry menjelaskan, khusus selama momen Ramadan dan Lebaran, beban pengusaha untuk menanggung biaya siluman menjadi jauh lebih besar. Naiknya memang bisa tiga kali lipat, sejalan dengan peningkatan pengeluaran masyarakat selama puasa dan Lebaran, kata pria asal Lampung ini.

Harry mencontohkan, peningkatan pungli paling mudah dilihat adalah makin maraknya razia kendaraan yang dilakukan kepolisian di jalan raya. Mendekati Lebaran, kata Harry, oknum polisi yang melakukan pungli berkedok razia juga meningkat.

Apalagi preman-preman. Mereka kan juga ingin merayakan Lebaran. Karena mereka banyak pengeluaran, mereka pun minta jatahnya ditambah, tandasnya.

Sementara Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah (Polda) Lampung Ajun Komisaris Besar Sulistyaningsih saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada bidang-bidang terkait di Polda.

Saya akan mengecek dulu. Itu perlu melihat pada data-data yang dimiliki bidang-bidang lain di Polda, tutur Sulistyaningsih.o tn