Koruptor Sulit Ditangkap Akibat Rumitnya Birokrasi

Beritabatavia.com - Sebanyak 25 terpidana kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung telah mejadi buronan. Mereka melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari proses hukum.

Tama S Langkun dari Lembaga Antikorupsi ICW mengatakan Kejaksaan Agung sesungguhnya sudah melakukan kerja sama dengan kejaksaan luar negeri guna memulangkan para koruptor. Namun kerjasama ini terkendala dengan rumitnya birokrasi di
Indonesia.

Yang jadi masalah adalah kalau di Indonesia kewenangan itu berada di tangan Kementerian Hukum dan HAM. Central Authority berada di Kementerian Hukum dan HAM. Nah Central Authority ini banyak halangan seperti misalnya administrasi, kata Tama di Jakarta, Senin (21/10).

Menurut Tama, dengan keberadaan Central Authority di bawah Kementerian Hukum dan HAM menyulitkan proses koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Proses berbelit itulah yang menyebabkan buron koruptor sulit ditangkap.

Tama mencontohkan Prancis memberi kabar jika ada buron koruptor terdeteksi di negaranya. Pemerintah Prancis memberi batasan waktu satu kali 24 jam. Namun karena sistem birokrasi yang lama, buron tersebut akhirnya lepas.

Dicontohkan yang paling nyata kata Tama adalah kasus Djoko Tjandra. Pemerintah negara dimana Djoko Tjandra bersembunyi sudah mengabarkan kepada pemerintah Indonesia. Namun proses berbelit dan memakan waktu hingga dua tahun untuk surat menyurat. Berbeda dengan Central Authority di luar negeri, tidak ada kesulitan koordinasi, kata Tama. o bsc