RPM Kominfo Jangan Berangus Hak Publik

Beritabatavia.com - Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tentang Pengendalian situs Internet Bermuatan Negatif, jangan sampai memberangus hak publik untuk berekpresi, mengakses informasi dan pengetahuan, ujar Knowlede Manager Yayasan Satu Dunia, Firdaus Cahyadi di Jakarta, Senin (11/11).

Salah satunya, menurut Firdaus, terlihat dalam pasal 4 dalam draft RPM Kominfo tentang Pengendalian situs Internet Bermuatan Negatif tersebut. 'Dalam pasal itu disebutkan bahwa situs yang memuat konten melanggar hak cipta dimasukan dalam situs illegal yang bisa diblokir, jelas Firdaus Cahyadi,

Bila sebuah situs internet diblokir dengan alasan hak cipta, maka konten lainnya dalam situs tersebut yang bisa jadi tidak melanggar hak cipta dan justru bermanfaat bagi penyebaran informasi dan pengetahuan bagi masyarakat malah tidak bisa diakses.
 
'Jadi, dalam RPM ini secara jelas memberikan kekuasaan kepada institusi bisnis (penyelenggara jasa internet) untuk menjadi semacam polisi konten di internet, yang tindakannya berpotensi melanggar hak warga negara dalam berekspresi, mengakses informasi dan pengetahuan,' jelas dia.

Tidak Ada Hak Gugat
 
Dalam RPM ini, tegas Firdaus Cahyadi, juga tidak memberikan payung hukum bagi hak gugat masyarakat bila pemblokiran itu justru merugikan kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan warga negara untuk berekspresi, mengakeses informasi dan pengetahuan.

'Terkait dengan itulah sudah sepantasnya bila pemerintah tidak melanjutkan pembahasan RPM Kominfo tentang tentang Pengendalian situs Internet Bermuatan Negatif ini,' tegas Firdaus Cahyadi. O brn