Beritabatavia.com -
Kerusakan jalan sudah sampai pada tingkat mengenaskan. Apalagi, sejumlah kecelakaan yang terjadi hingga menelan korban jiwa, baru-baru ini dipicu akibat kerusakan jalan.
Jika pemerintah tidak segera memperbaiki jalan rusak tersebut dikhawatirkan jumlah korban akan terus bertambah karena kecelakaan akibat jalan rusak, kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan dalam siaran persnya, Rabu (29/1).
Apalagi, jelas dia lagi, jumlah jalan yang rusak untuk wilayah ibukota Jakarta saja mencapai 140.398 meter. Jika dicermati, menurut dia, pemicu kerusakan tersebut tidak semata karena masih rendahnya kepatuhan hukum para pengendara, seperti melintasi jalan dengan kendaraan yang melebihi tonase. Tetapi, kerusakan cenderung akibat rendahnya kualitas desain dan konstruksi yang tidak sesuai dengan kondisi geografis.
Di samping itu, rendahnya kualitas jalan akibat adanya permainan dalam proyek jalan yang tidak sesuai dengan bestek. Disinyalir, praktik penyimpangan atau permainan yang terjadi dalam proyek jalan hingga mencapai 40 persen, paparnya.
Praktik jahat tersebut menjadi pemicu rendahnya kualitas jalan karena tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sehingga jalan cepat rusak, meskipun hanya sebentar tergenang air. ITW pun mendesak aparat penegak hukum, KPK, Polri dan Kejaksaan segera melakukan penyelidikan dan menyeret para pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada proyek jalan. Pihaknya juga menyarankan agar para pelaku tidak lolos dari jeratan hukum.
Sebaiknya penyidik lebih dulu koordinasi dengan para ahli, untuk mendapatkan informasi awal atas dugaan terjadinya praktik korupsi dalam proyek-proyek jalan, ujarnya.
Lebih lanjut ITW mengingatkan bahwa jalan adalah bagian dari sistim transportasi nasional yang menjadi pendukung utama peningkatan ekonomi. Selain itu, jalan juga sebagai unsur penting dalam pengembangan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara serta sarana memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa maupun untuk meningkatkan kesejahteraan umum seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. O ato
Ist.
