Beritabatavia.com -
Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurahman Ruki, Indriyanto Senoadji dan Johan Budi Sapto Prabowo, yang baru saja di lantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (20/2), harus hati-hati menjaga hubungan baik KPK dan Polri.
Juru bicara Serikat Pengacara Rakyat (SPR) Habiburokhman, mengatakan, pelaksana tugas Pimpinan KPK jangan salah kaprah memaknai hubungan baik KPK dan Polri. Hubungan baik tersebut harus didasari pada semangat sama-sama ingin mensukseskan pemberantasan korupsi dan bukan sebaliknya, saling menutup mata terhadap kasus-kasus korupsi di institusi lain demi mencegah terjadinya kembali benturan.
Terlepas dari kekalahan KPK di Praperadilan kasus BG yang begitu kontroversial, keberanian KPK untuk mengusut dugaan korupsi di lingkungan kepolisian atau penegak hukum harus dianggap satu kemajuan signifikan.
Selama ini, kata Habiburokhman, KPK dikritik karena tidak berani masuk ke wilayah sensitif seperti kepolisian, TNI dan level tertinggi penegak hukum lainnya. KPK dianggap jalan ditempat karena sejak berdiri 12 tahun lalu dianggap hanya berani mengusut kasus pejabat sipil yang secara teori lebih minim resiko perlawanan.
Harus diingat bahwa sejak awal KPK memang didesain sebagai lembaga ad hoc yang melengkapi tugas kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi yang sudah begitu menggurita, katanya.
Tidak seperti kejaksaan yang punya kantor sampai tingkat kabupaten dan kepolisian yang memiliki kantor sampai tingkat kecamatan. Sebagai lembaga ad hoc dengan infrastruktur yang jauh lebih terbatas KPK tidak bisa diharapkan untuk memberantas kasus korupsi secara keseluruhan, melainkan harus berdasarkan skala prioritas.
Jadi sangat tepat jika KPK saat ini memprioritaskan pemberantasan korupsi di
kalangan penegak hukum, agar institusi penegak hukum tersebut bisa benar-benar bersih dan selanjutnya melanjutkan kerja pemberantasan korupsi dalam skala yang jauh lebih besar, tuturnya.
Pihaknya yakin Calon Kapolri yang baru Komjen Badrodin Haiti tidak keberatan jika KPK memprioritaskan pemberantasan korupsi di kalangan penegak hukum termasuk Polri. Yang paling penting adalah komunikasi antar pimpinan dapat senantiasa berjalan lancar dan jangan sampai ada ego menonjolkan institusi masing-masing.
Apalagi, Badrodin telah menyampaikan bahwa ia bertekad melakukan reformasi atau perbaikan internal. Tekad Badrodin tersebut akan lebih mudah terlaksana jika membuka pintu lebar-lebar bagi KPK untuk membersihkan institusi Polri dari oknum-oknum pejabat korup.O son
Ist.
