Beritabatavia.com -
Kejaksaan Agung diminta transparan ke publik terkait pengusutan kasus dugaan korupsi pengelolaan lahan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Sehingga, kasus itu menjadi terang benderang dan tidak mengendap di Gedung Bundar.
Namun, sumber di Kejaksaan Agung, Sabtu (20/6) pagi menyebutkan, kasus itu tetap dilanjutkan. Tidak diendapkan, tidak dipetieskan seperti tudingan banyak pihak. Tudingan itu muncul karena tidak adanya langkah hukum terkait penggeledahan rumah salah satu tersangka. Kejaksaan Agung tetap konsisten dalam penegakan hukum, ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Maruli Hutagalung mengakui kasus yang merugikan negara sekitar Rp 68 miliar itu sudah di tahap penyidikan. Prosesnya masih berlangsung, ujar dia.
Tetapi Maruli engan menjelaskan kapan pemeriksaan terhadap tiga tersangka. Ia bahkan tidak mengetahui apakah telah dilakukan penggeledahan ke rumah salah satu tersangka berinisial Awi, mengingat penyidik pernah meminta izin penggeledahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Izin itu keluar pada 27 Maret 2015 lalu, tetapi penggeledahan tidak jelas apakah dilakukan atau tidak.
Sementara itu, Kasubdit Penyidikan pada Jampidsus Sarjono Turin menyatakan penyidikan kasus itu masih terus dilakukan. Namun, ia juga enggan berkomentar kapan tiga tersangka diperiksa dan dilakukan penahanan.
Kejagung menetapkan tiga orang tersangka kasus tersebut yaitu Dirut PT Wahana Agung Indonesia (Ancol Beach City) Awi, Komisaris PT Delta Jakarta OS, dan mantan Dirut Jakpro (BUMD) IGKG. Ketiganya diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan lahan aset Pemda DKI seluas 5.000 meter persegi di Jakarta Utara, yang dijual tanpa izin dari Gubernur DKI dan DPRD DKI. o bso
Ist.
