Beritabatavia.com -
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak terus membongkar hingga tuntas kasus suap penetapan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (ZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (TRKSP). Praktik suap tersebut duga dilakukan berjamaah.
Ini harus dibongkar hingga tuntas. Tidak mungkin hanya melibatkan satu orang,kata Laode Jumaidin, Ketua Forum Warga Peduli Jakarta, kemarin.
Laode juga mengatakan, KPK juga harus mmiksa seluruh anggota Badan Legislasi Daeah yaknia sebanyak 33 orang. Saya menduga, pasti ada yang lain. Termasuk juga pengembang yang telibat dalam reklamasi. Kan tidak hanya Agung Podomoro saja yang melakukan reklamasi tetapi juga lainnya,tandasnya.
Seperti diketahui, Pada Kamis (31/3), KPK menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. Calon Gubenur DKI Jakarta kedapatan baru saja menerima suap Rp 1,14 miliar dari PT Agung Podomoro Land, salah satu pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi.
Uang tersbut merupakan suap dalam pembahasan rancangan Raperda ZWP3K) dan (TRKSP). memiliki keterkaitan dengan proyek reklamasi pembuatan 17 pulau buatan di Pantai Utara Jakarta.
Berdasarkan data, perusahaan yang terlibat dalam pemanfaatan pulau reklamasi antara lain: PT Tangerang Internasional City (TIC), PT Kapuk Naga Indah, PT Bhakti Bangun Eramulia, PT Jakarta Propertindo, PT Muara Wisesa Samudera, PT Jaladri Kartika Ekapaksi.
Juga, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Manggala Krida Yudha, PT Pelindo II, PT Kawasan Berikat Nusantara dan PT Dwi Marunda Makmur
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta meminta agar pengesahan Raperda tersebut ditunda dan reklamasi juga diminta berhenti. Hal itu disebabkan karena sosialisasi tidak pernah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Dalam rapat soal reklamasi saja, pihak yang terkena dampak tidak pernah dihadirkan, kata Martin Hadiwinata Kepala Bidang Pengembang Hukum dan Pembelaan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).
Di tempat terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo menambahkan Kasus korupsi yang menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi, sudah lama mencuat sejak era kepemimpinan Gubenur Fauzi Bowo. Sanusi, tersangka kasus suap terkait terkait pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Laut dan Pulau Pulau Kecil dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Raperda itu berawal di era pemerintahan Gubernur DKI Fauzi Bowo. Setelah Fauzi lengser, kasus kembali bergulir di era Gubernur Joko Widodo yang kemudian berlanjut ke pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Izin pertama zamannya Fauzi Bowo, kemudian era Gubernur DKI Joko Widodo tidak melakukan apa-apa, dan izin pembangunannya kalau saya tidak salah ketika kepemimpinan Gubernur Ahok, paparnya. o end
Ist.
