Sabtu, 02 Juli 2016

Bukan Hal Baru, Panitera Jadi Calo Perkara

Bukan Hal Baru, Panitera Jadi Calo Perkara

Beritabatavia.com - Berita tentang Bukan Hal Baru, Panitera Jadi Calo Perkara

Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari menilai maraknya kasus suap yang melibatkan panitera pengadilan disebut bukan barang baru. Keterlibatan ...

Ist.
Beritabatavia.com - Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari menilai maraknya kasus suap yang melibatkan panitera pengadilan disebut bukan barang baru. Keterlibatan panitera dalam kasus suap di pengadilan cukup banyak.

"Dalam pengadilan kerap ditemukannya kasus panitera yang menjadi calo. Modus panitera ini mengaku kepada pihak yang berpekara bahwa ia bisa menjadi perantara ke hakim

Oknum panitera ini memanfaatkan celah orang-orang yang berpekara dari pihak-pihak para pencari keadilan yang berusaha menghalalkan segala cara. "Bisa jadi mereka menggunakan panitera untuk bisa memengaruhi hakim. Padahal, belum tentu (uang suap) sampai ke hakim," kata Aidul saat buka puasa di Mabes Polri, Jakarta, Jumat malam.

Aidul menilai, ada kesalahan manajemen yang dilakukan pengadilan. Pengadilan Negeri dianggap masih lemah dalam hal pengawasan kepada aparatnya.

Untuk menekan angka keterlibatan perangkat peradilan yang terlibat kasus suap, Aidil menyarankan pengadilan negeri perlu memperkuat manajemen internal masing-masing. Kemudian, para pencari keadilan, juga harus harus mencoba untuk tidak menggunakan aparat. "Kesalahan juga ada di masyarakat, banyak yang bermain," tutur dia.

Terkait pengawasan yang dilakukan KY kepada para hakim, Aidul melihat keterlibatan para hakim masih minim. Namun, tak dapat dipungkiri juga, banyak panitera dan supir yang memanfaatkan nama hakim.

Terkait penangkapan M Santoso, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh KPK, Aidul merasa ada yang perlu diperbaiki dari sistem pembinaan panitera. Sebab, dari sisi pengamanan, PN Jakarta Pusat sudah tergolong baik. "Saya sudah masuk ke ruangan S, sebetulnya pengamanan bagus, jadi heran kenapa bisa bocor juga," ungkap dia.

Di tempat terpiah, Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT)‎ KPK terhadap Panitera Santoso diharapkan bisa memperbaiki sistem peradilan yang belum bersih dari perilaku koruptif. "Ini layak diapresiasi. Mudah-mudahan menjadi efek jera semuanya," kata Didik.

Ke depan OTT KPK tak terjadi lagi. "Hikmah yang kita ambil tentu setelah KPK melakukan OTT yang sedemikian jelas tentu ada perbaikan sistem di dalam, sistem rekrutmen, manajemen, pengawasan, kemudian sistem penanganan perkara."

Manajemen sistem peradilan harus transparan dan akuntabel. "Pola pikir dan mindset di peradilan harus diubah, bahwa mindset bahwa mereka jadi rumah kaca, dia siap dilihat oleh siapa pun dan dari mana pun‎," imbuhnya.

Terulangnya OTT KPK terhadap panitera pengganti pengadilan‎ merupakan potret penegakan hukum selama ini. "Lembaga peradilan dipermainkan oleh ulah kotor," pungkasnya.

OTT KPK terhadap Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis kemarin bukan pertama kali. Pada 20 April 2016, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution ikut diamankan dalam OTT KPK terkait dugaan suap pengajuan permohonan peninjauan kembali.

Rabu 15 Juni 2016, seorang Panitera Pengganti ‎Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi juga terjaring OTT KPK terkait dugaan suap putusan kasus tindak pidana pencabulan dengan terdakwa Saipul Jamil. o mio



Berita Lainnya
Minggu, 30 Desember 2018
Sabtu, 29 Desember 2018
Jumat, 28 Desember 2018
Kamis, 20 Desember 2018
Rabu, 19 Desember 2018
Selasa, 18 Desember 2018
Sabtu, 15 Desember 2018
Jumat, 14 Desember 2018
Selasa, 11 Desember 2018
Senin, 10 Desember 2018
Minggu, 09 Desember 2018
Jumat, 07 Desember 2018