Selasa, 19 Juli 2016

KPK Usut Kasus Suap Ketua DPRD DKI Prasetyo

KPK Usut Kasus Suap Ketua DPRD DKI Prasetyo

Beritabatavia.com - Berita tentang KPK Usut Kasus Suap Ketua DPRD DKI Prasetyo


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menidaklanjuti fakta persidangan di kasus dugaan suap dalam pembahasan raperda terkait reklamasi di Jakarta ...

Ist.
Beritabatavia.com -
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menidaklanjuti fakta persidangan di kasus dugaan suap dalam pembahasan raperda terkait reklamasi di Jakarta yang menyatakan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menerima suap. Mengingat,  Fakta persidangan itu diklaim menentukan apakah KPK akan membukan penyidikan baru atau tidak

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, penyelidik KPK akan segera mendalami fakta persidangan tersebut. Mengingat, fakta persidangan  menyebut ada keterlibatan politisi PDI-P itu. "Fakta persidangan harus di follow up. Namun tindaklanjutnya seperti apa, tentu penyidik akan mendiskusikan dengan penyelidik," ujar Saut di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/7).

Senada dengan Saut, Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif juga menuturkan akan menganalisa fakta persidangan tersebut. KPK akan mengembangkan penyelidikan jika ditemukan bukti dari fakta persidangan tersebut. "Selama ada data lain yang mendukung sehingga syarat atau dua alat bukti akan ditindaklanjuti oleh KPK," ujar Laode.

Manurut Laode, fakta persidangan juga merupakan materi berharga dalam pengembangan penyelidikan. Meski demikian, ia juga mengingatkan, tidak semua fakta persidangan bisa dilanjutkan ke tahap penuntutan. "Fakta sidang adalah salah satu hal. Jadi perlu bukti-bukti lain. Ini untuk semua kasus," ujarnya.

Dalam persidangan tersangka pemberi suap Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin, Jaksa Penuntut Umum KPK memutar rekaman pembicaraan antara tersangka penerima suap mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi dengan Manajer Perizinan PT Agung Sedayu Group Saiful Zuhri alias Pupung.

Dalam rekaman telepon yang diputar Jaksa itu, Sanusi sempat cerita kepada Pupung soal kacaunya pembagian uang oleh Prasetyo. "Iya, pembagiannya benar-benar kacau balau deh dia (Prasetyo). Makannya kebanyakan. Maksud gue banyak banget, bukan kebanyakan, ngerti enggak lo," ujar Sanusi kepada Pupung dalam rekaman percakapan telepon.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, pemutaran rekaman suara telepon antara Sanusi dengan Pupung merupakan bagian dari strategi penyidikan. Hal itu dilakukan, kata dia, untuk meyakinkan hakim bahwa sangkaan pidana yang dilayangkan terhadap para tersangka sudah tepat. Selain itu, pemutaran rekaman pembicaraan untuk mencari fakta baru demi kepentingan pengembangan penyidikan.

Priharsa mengklaim, KPK belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Prasetyo. Ia juga menyebut, tak menutup kemungkinan politisi PDI Perjuangan Prasetyo Edi Marsudi dipanggil untuk bersaksi dalam persidangan selanjutnya.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 45, Pupung membeberkan pembicaraan antara dirinya bersama mantan politikus Partai Gerindra Mohamad Sanusi, di mana saat itu Sanusi bercerita terkait tertundanya rapat paripurna DPRD DKI untuk membahas Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

"Menerangkan bahwa saudara Sanusi mengatakan ke saya semua masalah dalam pembahasan raperda pantura Jakarta sudah selesai, tetapi paripurna tetap mundur terus dari jadwal seharusnya hari ini jam 14.00 WIB anggota DPRD di bawah resah dan komplain ke Sanusi," ujar Jaksa Ali Fikri di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan Pupung yang juga hadir sebagai saksi dalam persidangan tersebut.

JPU KPK Ali Fikri menjelaskan keinginan Pupung untuk melaporkan penundaan paripurna itu ke Chairman PT Agung Sedayu Grup, Sugiyanto Kusuma alias Aguan. Kasus raperda ini terbongkar setelah KPK menetapkan tiga orang tersangka pada 31 Maret lalu. Tiga tersangka itu, yakni Mohamad Sanusi, Ariesman Widjaya, dan personal assistent PT Agung Podomoro Land Trinanada Prihantoro.

KPK juga telah menyita uang senilai Rp2 miliar yang diduga digunakan Ariesman untuk menyuap anggota DPRD DKI. Uang tersebut ditujukan untuk mempengaruhi jalannya pembahasan Raperda yang masih dibahas di DPRD DKI. o kay




Berita Lainnya
Sabtu, 25 Mei 2019
Kamis, 23 Mei 2019
Selasa, 21 Mei 2019
Minggu, 19 Mei 2019
Sabtu, 18 Mei 2019
Jumat, 17 Mei 2019
Kamis, 16 Mei 2019
Rabu, 15 Mei 2019
Selasa, 14 Mei 2019
Senin, 13 Mei 2019
Senin, 13 Mei 2019
Minggu, 12 Mei 2019