Rabu, 17 Agustus 2016

Ketua KPK: Indonesia Belum Merdeka Dari Belenggu Korupsi

Ketua KPK: Indonesia Belum Merdeka Dari Belenggu Korupsi

Beritabatavia.com - Berita tentang Ketua KPK: Indonesia Belum Merdeka Dari Belenggu Korupsi


Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengakui masih banyak pekerjaan rumah terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.  ...

Ist.
Beritabatavia.com -
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengakui masih banyak pekerjaan rumah terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.  Rentetan kasus korupsi yang terus terjadi perlu segera ditangani. Hanya saja, proses pemberantasan tak hanya bertumpu pada penindakan saja, tetapi juga pencegahan korupsi.

"Ini menjadi refleksi bagi kita, terutama terkait upaya pemberantasan korupsi selama ini," kata Agus seusai menggelar peringatan Kemerdekaan RI ke 71 di Gedung KPK Jakarta, Rabu (17/8/2016).

Dia menyatakan, kedepannya bakal terus melakukan koordinasi terkait upaya penindakan dan pencegahan korupsi itu. Bahkan, pada bulan Desember 2016, dia akan melakukan grand launching terkait program-program atau sistem yang disupervisi oleh KPK. "Ya pada bulan Desember, kami akan lakukan peluncuran itu," kata Agus.

Dalam upacara itu sendiri, KPK berharap dengan peringatan hari kemerdekaan, bangsa Indonesia segera merdeka dari belenggu perilaku korupsi.

Selain itu, KPK menolak rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Terutama kemudahan syarat untuk remisi narapidana kasus korupsi.

Juga menolak penghapusan syarat justice collaborator (JC) untuk pemberian remisi. Bahkan Agus meminta Kepala Biro Hukum KPK Setiadi meninggalkan rapat dengan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) jika usulannya tidak diterima.
"Ya kalau kemudian tidak sepakat dengan saran kita, malah saya meminta ya sudah untuk walk-out saja dari rapat itu," kata Agus.

Selama ini kata dia, pemberian hukuman bagi koruptor belum memberikan efek jera. Dengan begitu, ide pengurangan hukuman karena alasan kapasitas narapidana yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapas bukan hal yang tepat.

"Kami kan belum bisa memberikan efek jera, kok malah dikurangi (masa hukumannya). Itu kan bukan konsep kita. Bukan itu tujuannya," jelas dia.

Selain itu, KPK menyatakan telah mengirimkan surat pernyataan kepada Presiden Jokowi terkait penolakan rencana tersebut. Surat ini, kata Agus, sudah disampaikan melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur mengenai pemberian remisi terhadap narapidana. Narapidana untuk kasus-kasus pidana khusus tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana. o day




Berita Lainnya
Rabu, 08 Mei 2019
Selasa, 07 Mei 2019
Senin, 06 Mei 2019
Selasa, 30 April 2019
Senin, 29 April 2019
Minggu, 28 April 2019
Rabu, 24 April 2019
Selasa, 23 April 2019
Senin, 22 April 2019
Jumat, 19 April 2019
Rabu, 17 April 2019
Selasa, 16 April 2019