Selasa, 11 Oktober 2016

Caplok Tanah PT Sianjur Resort, Kapolda Sumut Dilaporkan Ke Kompolnas

Caplok Tanah PT Sianjur Resort, Kapolda Sumut Dilaporkan Ke Kompolnas

Beritabatavia.com - Berita tentang Caplok Tanah PT Sianjur Resort, Kapolda Sumut Dilaporkan Ke Kompolnas

Pasca dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Sekretariat Kabinet (Setkab), PT. Sianjur Resort melaporkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) ...

Ist.
Beritabatavia.com - Pasca dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Sekretariat Kabinet (Setkab), PT. Sianjur Resort melaporkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara (Sumut) ke
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terkait kasus dugaan penguasaan, perampasan, pencaplokan lahan seluas 7 hektar milik PT. Sianjur Resort di  Desa Marindal 11 Kecamatan
Patumpak  Kabupetan Deli Serdang Sumut.

"Laporan resmi kami terhadap Kapolda Sumut Irjen Raden Budi Winarso sudah diterima Kompolnas bagi Pengaduan Masyarakat. Dan kami disarankan juga melaporkan ke Prompam
Mabes Polri serta Irwasum Polri. Dalam waktu dekat kami akan melaporkan sehingga masalah ini bisa direaksi oleh Kapolri,
" papar Sarmanto Tambunan, kuasa hukum PT. Sianjur
Resort kepada wartawan usai melaporkan ke Kantor Kapolnas di Gedung PTIK Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Sarmanto menjelaskan PT. Sianjur Resort selaku pemilik sah lahan seluas 182,36 hektar di Desa Marindal II, diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan
hukum tetap (inkracht). Pada Februari 2016, tiba-tiba Polda  Sumut merampas lahan PT. Sianjur Resort sekitar 7 hektar secara paksa dengan cara merusak tanaman serta lahan
pertanian dengan menggunakan alat berat.

"Juga melakukan pengurukan tanah dan melakukan pemagaran dengan tembok disertai penguasaan atas lahan tersebut. Bahkan  Polda Sumut memasang Papan Pengumuman atau
Plang bertulisankan
"Areal ini Dikuasai Polda Sumut atas dasar Surat PTPN II Nomor: 20/X/430/VI/2016 tertanggal 02 Juni 2016. Kami sudah memprotes namun tak ditanggapi, padahal yang dicaplok Polda Sumut itu bukan tanah PTPN II," ungkapnya.

Padahal surat nomor:  20/X/430/VI/2016 tertanggal 02 Juni 2016 itu, sambung dia, terkait perihal permohonan pelepasan areal HGU PTPN II yang ditandatangani Direktur Utama PTPN
II Bhatara Moeda Nasution, yang merupakan lahan PTPN II sebagaimana sertifikat Hak Guna Usaha  (SHGU) No. 31/Marindal.
"Jadi lahan milik  PT. Sianjur Resort seluas 7 hektar,
bukan bagian dari Sertifikat HGU No.31/Marindal milik PTPN II. Jadi Polda Sumut salah menguasai lahan milik kami," ungkapnya.

Ditegaskan, Lahan yang dicaplok Polda Sumut itu sudah dikuatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 62/G/2004/PTUN-MDN tanggal 11 April 2005 Jo Putusan  Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 69/BDG/2005/PT. TUN. MDN tanggal 27 September 2005, yang berkekuatan hukum tetap.

Karena itu, sambung dia, surat Direktur Utama PTPN II I Nomor: 20/X/430/VI/2016 tertanggal 02 Juni 2016 tidak serta merta  dapat dijadikan atas hak Polda Sumut untuk menguasai lahan tersebut.
"Kesalahan nyata perampasan lahan yang dilakukan Polda Sumut dengan melakukan penguasaan fisik lahan  PT. Sianjur Resort.  Sehingga, Kapolda Sumut
mengabaikan posisi kepemilikan lahan  PT. Sianjur Resort," katanya.

Selain itu, Kapolda Sumut mengesampinkan asas kehati-hatian ndan kepastian hukum dengan tidak menghormati keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
"Bahkan
Kapolda sumut tidak mentaati ketentuan hukum yang berlaku mengenai penyerahan lahan yang dilakukan oleh BUMN sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN

Nomer PER-02/MBU/2010 tentang tata cara penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva Tetap BUMN," tandasnya serius.

Diakuinya, akibat tindakan Polda Sumut,  PT. Sianjur Resort mengalami kerugian karena menjadi korban perampasan lahan yang dilakukan oleh institusi penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia.
"Karena itu, kami melaporkan Irjen Raden Budi Winarso, Kapolda Sumut. Memang saya dengar Irjen Irden Budi sudah diganti, namun kami menggugat insitusi Polda Sumut, siapapun yang jadi Kapolda harus menuntaskan masalah pencaplokan tanah ini," tandasnya.

Kepala Pengaduan Masyarakat Kompolnas Yani mengaku menerima laporan pengaduan  PT. Sianjur Resort terkait perampasan dan penguasaan lahan yang dilakukan Polda Sumut. Masalah ini akan kami serahkan komisioner Kompolnas untuk dipelajari dan kuasa hukum  PT. Sianjur Resort  akan dipanggil lagi.
"Kami juga menyarankan agar kasus ini dilaporkan ke Propam Polri juga Irwasum Polri biar tahu secara gamblang masalahnya," tambahnya o eee






Berita Lainnya
Selasa, 02 Juli 2019
Senin, 01 Juli 2019
Sabtu, 29 Juni 2019
Jumat, 28 Juni 2019
Rabu, 26 Juni 2019
Selasa, 25 Juni 2019
Minggu, 23 Juni 2019
Jumat, 21 Juni 2019
Selasa, 18 Juni 2019
Minggu, 16 Juni 2019
Jumat, 14 Juni 2019
Kamis, 13 Juni 2019