Senin, 24 Oktober 2016

Kinerja & Peran Jaksa Agung 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Kinerja & Peran Jaksa Agung 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Beritabatavia.com - Berita tentang Kinerja & Peran Jaksa Agung 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

SETARA Institute menyoroti kinerja dan peran Jaksa Agung HM Prasetyo terhadap upaya penegakan hukum. Ketua SETARA Institute, Hendardi,mengatakan, ...

Ist.
Beritabatavia.com - SETARA Institute menyoroti kinerja dan peran Jaksa Agung HM Prasetyo terhadap upaya penegakan hukum. Ketua SETARA Institute, Hendardi,mengatakan, akibat kecerobohan Jaksa Agung dalam melaksanakan hukuman mati,akhirnya menuai isu krusial.

Hendardi menjelaskan,  dalam rangka evaluasi dua tahun pemerintahan Jokowi-JK perlu disorot khususnya isu krusial Hukuman Mati terutama dikaitkan dengan peran dan kinerja Jaksa Agung sebagai berikut:

Pertama,eksekusi mati gelombang III telah menyisakan masalah serius, akibat kecerobohan Jaksa Agung, HM. Prasetyo yang memberikan perintah eksekusi mati atas terpidana mati, Seck Osmane dan Humprey Ejike Aweleke. Padahal, kedua  warga negara Nigeria itu, sedang mengajukan grasi untuk kedua kalinya.

Dengan tetap mengeksekusi, Jaksa Agung telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 107/PUU-XIII/2015 yang menyebut bahwa grasi boleh diajukan lebih dari satu kali. Bahkan Jaksa Agung juga melampaui kewenangan Presiden Jokowi, pihak yang sedang dituju oleh terpidana untuk memberikan pengampunan melalui grasi.

Kedua,sejak menjabat, tidak ada prestasi yang berarti kecuali menjalankan eksekusi mati untuk menutupi kelemahan kinerja dirinya dalam bidang penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penuntasan pelanggaran HAM.

Jaksa Agung, HM Prasetyo, lolos dari dua kali episode perombakan kabinet karena seolah-olah bekerja menegakkan hukum, padahal hanya membangun citra tanpa substansi.

Kecerobohan Prasetyo bukan hanya mencoreng wajah kabinet dan wajah Presiden Jokowi, tetapi berimplikasi pada kinerja institusi Kejaksaan Agung yang semakin tidak dipercaya publik. Aspek kemanusiaan di tangan Prasetyo hanyalah komoditas yang bisa dipertukarkan untuk aneka kepentingan.

Ketiga,kata Hendardi, Jaksa Agung Prasetyo, lebih senang berpolitik dengan berpura-pura menegakkan hukum, dibanding secara sungguh-sungguh menegakkan hukum. Publik masih ingat betul bagaimana Prasetyo lincah menyelidiki kasus Novanto terkait Freeport, tetapi menguap tanpa penjelasan apapun.

Pilihan Jokowi atas Prasetyo yang merupakan fungsionaris partai politik juga berkontribusi membuat kinerja Jaksa Agung semakin memburuk dibanding dengan institusi hukum lainnya.
 
Ke empat, paket reformasi hukum yang akan menjadi prioritas di tahun ketiga Jokowi, harus menyentuh reformasi kelembagaan Kejaksaan Agung dengan pertama-tama harus menyentuh pucuk pimpinan institusi hukum yang bermasalah.

“Dari beberapa institusi hukum yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, posisi Jaksa Agung inilah yang paling lemah komitmennya menopang cita-cita reformasi hokum,” kata Hendardi dalam siaran persnya,Senin (24/10).

Jadi,lanjutnya,sebagai bagian dari paket reformasi hukum dan mempertimbangkan segala kecerobohan dan tindakannya yang melawan hukum, Jokowi sebaiknya mengganti HM Prasetyo. O son

Berita Lainnya
Minggu, 12 Mei 2019
Jumat, 10 Mei 2019
Rabu, 08 Mei 2019
Selasa, 07 Mei 2019
Senin, 06 Mei 2019
Selasa, 30 April 2019
Senin, 29 April 2019
Minggu, 28 April 2019
Rabu, 24 April 2019
Selasa, 23 April 2019
Senin, 22 April 2019
Jumat, 19 April 2019