Beritabatavia.com -
Partai Keadilan dan Pembangunan, partai yang berkuasa di Turki akhirya bersedia mencabut RUU baru yang membebaskan seorang pemerkosa dari hukum, apabila bersedia menikah dengan korbannya.
Deutsche Welle mengabarkan Selasa (22/11/2016), menurut Perdana Menteri Turki Binali Yildrim, pencabutan itu dilakukan setelah diprotes oleh kelompok oposisi dan kelompok pemerhati hak-hak asasi manusia serta PBB.
Kedua badan internasional itu mengecam RUU yang dinilai memberi amnesti bagi pemerkosa bocah. Setiap kekerasan seksual terhadap bocah adalah aksi kriminal dan harus dihukum, tulis organisasi UNICEF dan badan PBB lain di Turki.
RUU baru yang rencananya akan disahkan parlemen Turki itu, memang kontroversial. Isinya, antara lain menyebutkan bahwa pemerkosa atau pelaku seksual, bisa ditangguhkan hukumannya atau dibebaskan apabila tidak melakukan kekerasan secara fisik. Dan korban serta pemerkosanya bersedia menikah.
Namun upaya pemerintah Turki tak berhenti sampai di situ. PM Yildrim menjelaskan pada wartawan, bahwa pihaknya akan membujuk komisi yang terdiri dari seluruh partai untuk meninjau kembali usulan RUU itu. Bahkan tokoh-tokoh kelompok oposisi juga diminta rembukan lagi.
Padahal selama ini mereka menentang hukum baru itu. Sebanyak 800 ribu warga Turki menanda tangani petisi untuk membatalkan RUU baru itu dan meminta parlemen Turki untuk membatalkan usulan pemerintah itu. o tot
Ist.
