Rabu, 21 Desember 2016

Praperadilan Buni Yani Ditolak

Praperadilan Buni Yani Ditolak

Beritabatavia.com - Berita tentang Praperadilan Buni Yani Ditolak

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Buni Yani, tersangka kasus penyebaran ...

Ist.
Beritabatavia.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Buni Yani, tersangka kasus penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terkait suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).  Sidang praperadilan dipimpin hakim tunggal Sutiyono dengan agenda pembacaan putusan terkait gugatan praperadilan yang dilayangkan Buni Yani terhadap Polda Metro Jaya.

"Menolak Praperadilan pemohon untuk sepenuhnya.  Penetapan Buni sebagai tersangka adalah sah dan sesuai prosedur karena telah memenuhi bukti permulaan," kata hakim tunggal Sutiyono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (21/12/2016).

Hakim Sutiyono tak mempermasalahkan proses penangkapan dan penetapan Buni sebagai tersangka yang dilakukan di kantor polisi usai pemeriksaan sebagai saksi. "Menimbang bahwa proses penangkapan telah sesuai prosedur. Keterangan saksi dan ahli telah memenuhi minimal dua alat bukti untuk menetapkan sebagai tersangka," kata hakim Sutiyono.

Hakim Sutiyono juga menyatakan, proses penyidikan terhadap Buni tetap sah meski tidak ada proses gelar perkara. Merujuk dari pendapat ahli yang diajukan penyidik Polda Metro Jaya, hakim Sutiyono mengatakan, dalam KUHAP tidak mengatur soal gelar perkara.

Ketentuan mengenai gelar perkara diatur dalam Peraturan Kapolri Tahun 2012 yang menjelaskan secara khusus bahwa gelar perkara dapat dilakukan secara terbuka atau semi terbuka. "Tujuan gelar perkara ini sifatnya juga kasuistik dan tidak semua kasus perlu dilakukan gelar perkara," tutur hakim Sutiyono.

Hakim Sutiyono juga menolak dalil Buni yang menyebutkan ketiadaan nomor surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap dirinya. Dari bukti penyidikan, sprindik itu jelas dimulai pada 25 Oktober 2016. Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Rabu (23/11) lalu, setelah mem-posting tiga paragraf status dan video pidato Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dianggap menistakan agama di akun Facebook miliknya.

Atas perbuatannya, Buni terancam dijerat dengan Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Buni Yani mengaku kecewa dengan putusan Hakim Sutiyono yang menolak permohonan praperadilan yang diajukannya. Buni menilai hakim tunggal kaku dan mengesampingkan yurisprudensi kasus yang digugatnya. "Saya kecewa dengan hasil putusan hakim. Tapi saya tetap hormati putusannya itu dan hakim berpesan untuk berjuang di pengadilan," katanya usai sidang.

Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Agus Rohmat menyatakan akan segera melanjutkan proses penyidikan sesuai hukum acara. Saat ini, kata Agus, berkas perkara telah dilimpahkan tahap satu ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. "Selanjutnya kami menunggu apabila ada petunjuk dari kejaksaan untuk memperbaiki ya, kami perbaiki. Kemudian kami kembalikan lagi sampai nanti lengkap," terang Agus.

Buni sebelumnya dilaporkan oleh relawan pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat karena diduga melanggar UU ITE. Buni diduga dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi menyesatkan.

Buni mengunggah video pernyataan Ahok tentang Surat Al Maidah ayat 51 yang kemudian menimbulkan polemik dugaan penistaan agama. Melalui akun Facebook pribadinya yang bernama Si Bunni Yani (SBY), Buni mengunggah rekaman video pidato Ahok berdurasi 31 detik dari durasi asli 1 jam 48 menit.

Tiga kalimat yang tertulis dalam posting Buni Yani di Facebook menjadi alasan polisi menetapkannya sebagai tersangka pencemaran nama baik dan penghasutan yang terkait isu suku, agama, ras, dan antargolongan. o eee


Berita Lainnya
Rabu, 08 Mei 2019
Selasa, 07 Mei 2019
Senin, 06 Mei 2019
Selasa, 30 April 2019
Senin, 29 April 2019
Minggu, 28 April 2019
Rabu, 24 April 2019
Selasa, 23 April 2019
Senin, 22 April 2019
Jumat, 19 April 2019
Rabu, 17 April 2019
Selasa, 16 April 2019