Sabtu, 31 Desember 2016

Bupati Klaten Jadi Tersangka Suap Mutasi Jabatan

Bupati Klaten Jadi Tersangka Suap Mutasi Jabatan

Beritabatavia.com - Berita tentang Bupati Klaten Jadi Tersangka Suap Mutasi Jabatan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Klaten Sri Hartini dan Suramlan Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan ...

Ist.
Beritabatavia.com - KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Klaten Sri Hartini dan Suramlan Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Klaten, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait suap mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten.

"Setelah setelah 1 x 2 4 jam, penyidik KPK meningkatkan status ke penyidikan berdasarkan dua alat bukti dan menetapkan dua orang tersangka yaitu SHT (Sri Hartini) penerima suap dan Sumarlan (SUP) diduga sebagai pemberi suap," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Sabtu (31/12).

Sri Hartati disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Penyidik juga menetapkan Suramlan sebagai pemberi suap Pasal 5 Ayat 1 huruf a dan atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tambah Laode.

Dijelaskan keduanya diamankan bersama dengan enam orang lain dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang dilakukan pada Jumat (30/12) pada sekitar pukul 10.30 WIB.

Enam orang yang lain ialah Nina Puspitarini (PNS), Bambang Teguh (PNS), Slamet (PNS kabid Mutasi), Panca Wardhana (staf honorer), Sukarno (swasta), dan Sunarso (swasta).

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan uang miliaran rupiah yang diduga sebagai uang suap. Uang yang ditemukan senilai Rp 2 miliar dalam pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000 yang dimasukkan ke dalam dua kardus air kemasan, serta uang dolar Amerika Serikat senilai US$ 5.700 dan dolar Singapura sebesar 2.035.

Kedelapan orang tersebut diamankan dengan uang berjumlah Rp2,08 miliar yang ditemukan di rumah dinas Bupati Klaten Sri Hartini dan rumah Sukarno.
"Uang yang didapat kurang lebih adalah Rp2 miliar sedangkan asal uang itu sudah ada dalam catatan-catatan yang dikumpulkan penyidik dan penyelidik KPK," tambah Laode.

Uang itu, dikumpulkan di sejumlah pengepul (pengumpul) uang demi mendapatkan jabatan tertentu dalam struktur Pemkab Klaten.
"Ada yang bertindak sebagai perantara dengan bupati dengan pihak-pihak yang ingin mendapatkan jabatan tertentu karena berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, susunan organisasi dan tata kerja membutuhkan struktur baru sehingga membutuhkan orang-orang baru, dan yang paling berkuasa adalah pimpinan daerah, jadi ada kemungkinan hal ini tidak hanya terjadi di Klaten," tambah Laode.

Sri Hartini ialah Bupati Klaten periode 2016-2021 yang baru dilantik pada 17 Februari 2016. Politikus PDI-Perjuangan itu berpasangan dengan Wakil Bupati Klaten terpilih Sri Mulyani.

Sebelum menjadi Bupati Klaten, Sri Hartini merupakan Wakil Bupati Klaten 2010-2015 dan berpasangan dengan Bupati Sunarna, yang menjabat dua periode 2005-2015. Sunarna tidak lain suami Sri Mulyani. Sri Hartini adalah istri mantan Bupati Klaten Haryanto Wibowo periode 2000-2005.

Haryanto pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan buku paket tahun ajaran 2003/2004 senilai Rp4,7 miliar dan kasus penggunaan dana anggaran pendapatan belanja daerah untuk perjalanan ke luar negeri. Namun, kasusnya diberhentikan karena Haryanto meninggal dunia.

Dengan penangkapan Sri Hartini, pada 2016 KPK sudah melakukan OTT terhadap 4 kepala daerah. o kay







Berita Lainnya
Rabu, 03 Juli 2019
Selasa, 02 Juli 2019
Senin, 01 Juli 2019
Sabtu, 29 Juni 2019
Jumat, 28 Juni 2019
Rabu, 26 Juni 2019
Selasa, 25 Juni 2019
Minggu, 23 Juni 2019
Jumat, 21 Juni 2019
Selasa, 18 Juni 2019
Minggu, 16 Juni 2019
Jumat, 14 Juni 2019