Selasa, 17 Januari 2017

Hendardi : Hukum Tidak Boleh Kalah Dengan Kerumunan

Hendardi : Hukum Tidak Boleh Kalah Dengan Kerumunan

Beritabatavia.com - Berita tentang Hendardi : Hukum Tidak Boleh Kalah Dengan Kerumunan

Setara Institute menilai tidak relevan apabila kontroversi kericuhan antara Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan Front Pembela Islam (FPI) ...

Ist.
Beritabatavia.com - Setara Institute menilai tidak relevan apabila kontroversi kericuhan antara Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan Front Pembela Islam (FPI) di Bandung pada Kamis (12/1) lalu  berbuntut  desakan pencopotan Kapolda Jabar Irjen Pol. Anton Charliyan yang juga menjadi Pembina organisasi GMBI tersebut. Polri diminta untuk menyelesaikan kasus tersebut lewat proses hukum yang berlaku.

Ketua Setara Institute,Hendardi, menegaskan, bahwa pemeriksaan atas Rizieq Shihab yang menjadi pemicu kericuhan itu adalah proses hukum biasa yang semestinya tidak perlu melibatkan massa. Baik massa pendukung terperiksa ataupun massa pendukung pelapor, karena itu biarkan proses hukum berlangsung sebagaimana mestinya.

Sementara kericuhan adalah fakta yang muncul di tengah kerumunan massa yang saling berhadapan,dan siapapun pelaku kekerasan itu harus diproses secara hukum. Beberapa orang yang diduga anggota GMBI harus diperiksa secara profesional. Demikian juga massa FPI baik yang melakukan kekerasan di Bandung maupun yang diduga melakukan pembakaran Sekretariat GMBI di Bogor pada Senin 13 Januari  juga harus diproses secara hukum. Dengan jalan ini, supremasi hukum akan menjadi wasit yang adil bagi semua pihak.

“Supremasi hukum tidak boleh ditundukkan dengan supremasi kerumunan dan supremasi intoleransi yang saat ini menguasai ruang public,” kata Hendardi, dalam siaran persnya, Selasa (17/1).

Menurutnya, supremasi intoleransi yang dipertontonkan FPI dan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota GMBI sama-sama tidak diperkenankan dalam negara hukum. Dengan cara pandang yang demikian, tidak relevan pula FPI kembali ramai-ramai berdemonstrasi mendesak  pencopotan Irjen Anton Charliyan dari jabatannya sebagai Kapolda Jabar dan belakangan juga Kapolda Kalbar Irjen Pol. Musyafak.

Bahwa ada aspirasi ketidakpuasan dan diekspresikan dalam bentuk demonstrasi dengan tuntutan pencopotan, itu sesuatu yang biasa dan dijamin oleh Konstitusi. Tetapi ancaman dan ultimatum yang disebarluaskan oleh kelompok FPI di ruang publik yang mengiringi desakan pencopotan Anton Charliyan, merupakan teror atas ketertiban sosial yang destruktif.

“Kapolri diharapkan bertindak proporsional dan profesional atas desakan FPI ini. Jika aspirasi ini dituruti,  maka tesis bahwa supremasi intoleransi telah menguasai ruang publik dan mempengaruhi pergantian jabatan  publik akan semakin terbukti. Tindakan itu akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola organisasi negara, seperti institusi Polri,” ujar Hendardi.

Sedangkan Irjen Anton Charliyan yang menjadi pembina organisasi GMBI, adalah sesuatu yang wajar dan lumrah. Ada banyak pejabat menjadi pembina dan pengurus organisasi kemasyarakatan, baik itu organisasi kesehatan, hobby, olahraga, maupun ormas.

Jadi tidak ada hubungan antara kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang, kemudian dia tidak boleh menjadi pembina organisasi.
 
“Apa yang disampaikan oleh Benny K. Harman Senin (16/1) terkait posisi Anton Charliyan misalnya, bahwa aktif berorganisasi merupakan pelanggaran UU, adalah berlebihan,” tegas Hendardi.

Menurutnya,sepanjang tidak ada konflik kepentingan yang menguntungkan, maka aktif berorganisasi adalah sesuatu yang wajar. O son


Berita Lainnya
Senin, 11 Maret 2019
Sabtu, 09 Maret 2019
Rabu, 06 Maret 2019
Selasa, 05 Maret 2019
Selasa, 05 Maret 2019
Jumat, 01 Maret 2019
Kamis, 28 Februari 2019
Rabu, 27 Februari 2019
Selasa, 26 Februari 2019
Minggu, 24 Februari 2019
Kamis, 21 Februari 2019
Rabu, 20 Februari 2019