Selasa, 17 Januari 2017

Dagang Jabatan, KPK Janji Tindaklanjuti Laporan Masyarakat

Dagang Jabatan, KPK Janji Tindaklanjuti Laporan Masyarakat

Beritabatavia.com - Berita tentang Dagang Jabatan, KPK Janji Tindaklanjuti Laporan Masyarakat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindaklanjuti setiap laporan masyarakat berkaitan dengan jual beli jabatan di instansi ...

Ist.
Beritabatavia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindaklanjuti setiap laporan masyarakat berkaitan dengan jual beli jabatan di instansi pemerintah. Saat ini, KPK tengah mengusut perdagangan jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Klaten, Sri Hartini dan Kasie SMP Disdik Klaten, Suramlan sebagai tersangka. "Kalau ada laporan dari masyarakat yang ada akan kita proses juga," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/1).

Tak hanya bidang penindakan, Febri menyatakan, KPK bakal menggandeng sejumlah institusi untuk mencegah agar praktik jual beli jabatan tidak terjadi di daerah lain. Bahkan Kedeputian bidang Pencegahan bakal menjadikan jual beli jabatan sebagai fokus di tahun 2017.

Hal ini lantaran perdagangan jabatan rentan terjadi seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan PP ini, pemerintah daerah mengangkat, atau merotasi pejabat untuk mengisi jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai aturan.

"Strategi di bidang pencegahan karena yang kita tahu ada risiko hal-hal seperti ini (perdagangan jabatan) juga terjadi di banyak daerah lainnya karena PP nomor 18 tahun 2016 berlaku untuk semua daerah. Deputi bidang Pencegahan akan menjadikan persoalan pengisian jabatan concern di tahun 2017," katanya.

Dalam program pencegahan ini, KPK bakal menggandeng Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Sebagai pilot project, KPK bakal mendampingi 10 pemerintah daerah yang selama ini didampingi untuk melaksanakan pengisian jabatan secara transparan dan bertanggung jawab.

"Dimulai di daerah-daerah yang selama ini kita supervisi. Ada 10 daerah yang selama ini kita supervisi dan akan kita masukkan 10 item soal pengisian jabatan tersebut agar ke depan lebih bisa bertanggung jawab," paparnya. o kay


Berita Lainnya
Jumat, 10 Mei 2019
Rabu, 08 Mei 2019
Selasa, 07 Mei 2019
Senin, 06 Mei 2019
Selasa, 30 April 2019
Senin, 29 April 2019
Minggu, 28 April 2019
Rabu, 24 April 2019
Selasa, 23 April 2019
Senin, 22 April 2019
Jumat, 19 April 2019
Rabu, 17 April 2019