Senin, 27 Februari 2017

Warga Gugat Gubernur Kalsel ke PTUN

Warga Gugat Gubernur Kalsel ke PTUN

Beritabatavia.com - Berita tentang Warga Gugat Gubernur Kalsel ke PTUN


AKIBAT Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel)  H. Sahbirin Noor Nomor 503/56/DPMPTSP/II/2017 tentang Pemberian Dispensasi ...

Ist.
Beritabatavia.com -
AKIBAT Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel)  H. Sahbirin Noor Nomor 503/56/DPMPTSP/II/2017 tentang Pemberian Dispensasi Crossing Jalan Provinsi untuk Angkutan Hasil Tambang di Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 16 Februari 2017, membuat masyarakat Kalsel resah.

Kekesalan itu dilampiaskan dengan menggugat Sang Gubernur. Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan nomor registrasi 4/G/2017/PTUN.BJM.

"Gugatan itu dilatarbelakangi anggapan bahwa langkah Gubernur Sahbirin Noor memberi kebijakan berupa dispensasi penggunaan jalan umum yang menghubungkan Jalan Marabahan " Margasari Kabupaten Batola dan Kabupaten Tapin, Kalsel," papar Dedy Catur Yulianto, S.H, Kuasa Hukum Penggugat di Jakarta, Senin (27/02/2017).

Jalan umum itu, sambung dia, kini dilintasi truck kelas berat yang mengangkut hasil tambang dari lokasi tambang menuju ke pelabuhan kepada salah satu perusahaan pertambangan besar di Kalsel, sehingga dianggap melanggar hukum.

Bahkan keberadaan truk besar itu, bukan hanya menjadi mimpi buruk bagi masyarakat Kalsel melainkan juga masyarakat yang wilayahnya kaya akan bahan tambang. Mengingat bila pemberian dispensasi tersebut terus dibiarkan bukan tidak mungkin hal tersebut memberikan preseden buruk bagi dunia pertambangan.

Dikatakan, saat ini kondisi jalan umum menghubungkan jalan Marabahan
" Margasari kondisinya rusak berat. "Ini jelas merugikan warga dan negara karena biaya pembangunan jalan dianggarkan dari APBN tersedot untuk perbaikan jalan, sehingga anggaran APBN terbuang sia-sia dan itu merugikan negara, " tegasnya serius.

Seyogianya suatu daerah harus betul-betul menjaga dan memanfaatkan fasilitas negara dengan sebaik-baiknya agar anggaran belanja negara tidak terbuang sia-sia, sambung Dedy.

"Jadi truck lewat itu kan bobot muatannya puluhan ton, layak enggak beban seberat itu melintas di jalan umum, udah sesuai gak sama ketentuan hukum? Kok malah dibiarkan, diberikan legitimasi pula, nanti jalan rusak dibenahinya pake uang siapa? Uang negara, uang yang diambil dari pajak-pajak yang kita bayarkan selama ini, penggunaan jalan umum untuk dilintasi muatan yang melebihi batas kan melawan hukum," ujar pengacara berpenampilan klimis.

Bahkan saat ini banyak korban jiwa yang meninggal akibat tertabrak truck pengangkut hasil tambang dan/atau terjatuh di jalan itu akibat rusaknya sebagian jalan, dan Para Penggugat tidak mau hal tersebut terjadi pada diri maupun keluarganya,

"Juga bisa di cek dampak negatif bagi orang yang menghirup udara yang tercemar polusi angkutan tambang, karena beberapa dari anggota keluarga Para Penggugat sering mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat terlalu sering menghirup udara yang tercemar hasil tambang, sehingga melalui gugatan ini kami meminta kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk mencabut Surat Keputusan yang telah diterbitkannya tersebut " papar Dedy. o end








Berita Lainnya
Kamis, 04 Juli 2019
Rabu, 03 Juli 2019
Selasa, 02 Juli 2019
Senin, 01 Juli 2019
Sabtu, 29 Juni 2019
Jumat, 28 Juni 2019
Rabu, 26 Juni 2019
Selasa, 25 Juni 2019
Minggu, 23 Juni 2019
Jumat, 21 Juni 2019
Selasa, 18 Juni 2019
Minggu, 16 Juni 2019