Kamis, 17 Agustus 2017

Ada Apa di RPTRA Krekot Jaya Molek

Ada Apa di RPTRA Krekot Jaya Molek

Beritabatavia.com - Berita tentang Ada Apa di RPTRA Krekot Jaya Molek

Ditengah gelombang penolakan warga dan beragam persyaratan yang belum dipenuhi serta dugaan adanya pemalsuan dukungan warga,Pemprov DKI tetap ngotot ...

Ist.
Beritabatavia.com - Ditengah gelombang penolakan warga dan beragam persyaratan yang belum dipenuhi serta dugaan adanya pemalsuan dukungan warga,Pemprov DKI tetap ngotot membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Rt02/Rw07 komplek pertokoan Krekot Jaya Molek,Pasarbaru,Sawahbesar, Jakarta Pusat.

Pasca penolakan warga lewat surat yang dilayangkan kepada Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, pada Senin 14 Agustus 2017. Sempat menghentikan seluruh aktifitas pembangunan RPTRA dan pembongkaran kantor sekretariat RW dan kantor Posko keamanan komplek pertokoan Krekot Jaya Molek, Pasarbaru, Sawah Besar,dihentikan.

Kemudian Selasa 15 Agustus 2017, Lurah Pasarbaru, Agus Yachya memanggil ketua Rt02/Rw07 Heri Susanto ke kantor Kelurahan. Saat itulah, Lurah Agus menuding Heri Susanto menghambat pembangunan RPTRA, karena dituduh mendukung penolakan warga. Bahkan, Lurah Agus mengancam, apabila pembangunan RPTRA gagal, maka orang yang pertama dipegang adalah Heri.

Kemudian pada sore harinya, tersebar kabar, Rabu 16 Agustus pada pukul 14,00 Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede akan bertemu warga yang menolak RPTRA di kantor Kelurahan Pasarbaru. Untuk itu, warga diminta hadir untuk membicarakan perihal pembangunan RPTRA tersebut.

Sayangnya, beberapa warga yang hadir bukan bertemu Walikota, tetapi hanya dengan Camat Sawahbesar, Martua Sitorus. Saat itulah, Camat Martua Sitorus menjelaskan bahwa pembangunan RPTRA tetap dilaksanakan dan akan dimulai setelah 17 Agustus 2017. Camat Martua Sitorus tidak merespon bahkan seperti tidak peduli dengan penolakan warga. Justru, Camat Martua Sitorus menegaskan bahwa pihaknya sudah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Padahal, Selasa 15 Agustus 2017, Dimas, dari Jaya Konstruksi pelaksana pembangunan RPTRA, mengatakan, pihaknya  masih menunggu IMB, sehingga belum bisa memulai pembangunan.  Hebatnya, hanya 1x24 jam Camat Sawah Besar mengakui sudah mengantongi IMB, meskipun tidak diperlihatkan kepada warga

Tidak hanya itu, Camat Martua Sitorus dan Jaya Konstruksi memastikan akan membangun kantor sekretariat RW dan kantor posko keamanan di bagian depan bangunan RPTRA. Padahal, sebelumnya pihak keamanan komplek sempat bersitegang, sebab kantor yang dibongkar tidak akan mendapat kompensasi baik dalam bentuk pembangunan kantor baru.
 
Tetapi pada pertemuan Rabu 16 Agustus 2017, mendadak Camat Martua Sitorus dan pihak Jaya Konstruksi memastikan akan membangun kantor baru RW dan Keamanan komplek. Kedua kantor yang akan dibangun itu berada di lahan RPTRA bagian depan.
Sikap Camat dan pihak Jaya Konstruksi mengundang kecurigaan warga seraya mempertanyakan, dari mana dana untuk pembangunan kantor sekretariat RW dan kantor Posko keamanan yang diperkirakan akan menghabiskan biaya ratusan juta rupiah. Apalagi, RPTRA tidak bisa bersamaan dengan tempat kegiatan seperti sekretariat RW maupun yang lain.

Sebelumnya, warga menolak, karena lahan untuk pembangunan RPTRA itu bukan kawasan pemukiman, meskipun ada warga yang tinggal. Apalagi lahan masih dikuasai pengembang sebab belum diserahkan ke Pemprov DKI. Bahkan akses masuk ke komplek pertokoan hanya ada pintu gerbang yang sehari-hari dijaga petugas keamanan komplek pertokoan. Sehingga potensi menimbulkan permasalahan, saat masyarakat akan menggunakan pasilitas RPTRA.

Selain itu, diatas lahan tersebut sudah ada taman dan sarana lapangan olahraga serta gedung semi parmanen sekretariat RW dan Posko Keamanan komplek. Bahkan warga, khawatir RPTRA itu akan menimbulkan masalah Kamtibmas dan kenyamanan.

Sebab RPTRA hanya berjarak sekitar tiga meter dari pintu rumah warga. Anehnya, Pemprov DKI tidak merespon sama sekali penolakan warga yang telah disampaikan lewat surat kepada Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, pada Senin 14 Agustus 2017.
Pengakuan telah memiliki IMB disusul kesiapan pembangunan kantor sekretariat RW dan Kantor Posko Keamanan yang diperkirakan menghabiskan ratusan juta rupiah. Semakin menimbulkan kecurigaan terhadap proyek RPTRA yang dibiayai APBD DKI.
 
Sikap ngotot Pemprov DKI untuk membangun RPTRA memicu terabaikannya legalitas dan persyaratan lainnya. Bahkan tak lagi mempertimbangkan efektifitas dan mengabaikan hak warga. Serta mengabaikan potensi gangguan Kamtibmas yang akan dialami warga. Sehingga pembangunan RPTRA di komplek Pertokoan Krekot Jaya Molek seperti berselimut misteri yang menuai  kecurigaan. O son




Berita Lainnya
Sabtu, 28 September 2019
Kamis, 26 September 2019
Minggu, 22 September 2019
Jumat, 20 September 2019
Senin, 16 September 2019
Minggu, 15 September 2019
Sabtu, 14 September 2019
Selasa, 10 September 2019
Senin, 09 September 2019
Kamis, 05 September 2019
Rabu, 04 September 2019
Senin, 02 September 2019