Selasa, 13 November 2018

KPK Dukung 40 Caleg Koruptor Diumumkan ke Publik

KPK Dukung 40 Caleg Koruptor Diumumkan ke Publik

Beritabatavia.com - Berita tentang KPK Dukung 40 Caleg Koruptor Diumumkan ke Publik


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setuju dan sangat mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 40 nama calon anggota legislatif, ...

Ist.
Beritabatavia.com -
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setuju dan sangat mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 40 nama calon anggota legislatif, yang pernah tersangkut kasus tindak pidana korupsi. Pengumuman 40 nama koruptor itu dinilai penting untuk memenuhi hak publik.

Wacana diumumkannya 40 nama eks terpidana korupsi nyaleg itu baru-baru ini kembali dibahas KPU dengan KPK. Dari hasil pertemuan kedua lembaga ini, diputuskan bahwa ke-40 nama itu kemungkinan besar akan diumumkan ke publik.

"Hak pemilih untuk tahu siapa yang akan mereka pilih agar tidak salah pilih kemudian kami mengatakan pada prinsipnya dalam diskusi tersebut, itu hal yang bisa dilakukan ke depan bersama-sama," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, di gedung KPK Jakarta, Selasa (13/11)

Febri mengungkap salah satu alasan KPK mendorong agar ke-40 nama koruptor itu segera diumumkan ke publik. Supaya masyarakat bisa lebih selektif dalam memilih wakilnya di parlemen.

Hingga kini anggota DPR RI yang terjerat kasus korupsi dan menjalani proses hukum di KPK sebanyak 69 orang. Sedangkan, anggota DPRD sebanyak 149 orang. "Harapannya tentu saja tidak perlu bertambah kecuali memang setelah diimbau masih tetap melakukan korupsi," ujarnya.

Di sisi lain, Lembaga Antirasuah mengingatkan masyarakat untuk memilih calon wakilnya baik di DPR RI atau DPRD orang yang benar-benar jujur dan berintegritas. Terpenting, tidak memilih mantan terpidana korupsi. "Jangan pilih orang-orang yang coba menawarkan uang untuk membeli suara, kami pandang itu tidak layak dipilih, jadi uangnya harus ditolak dan orangnya tidak dipilih," pungkas dia.

KPK mencatat sudah ada 69 anggota DPR RI yang diproses hukum terkait korupsi. Sedangkan, DPRD yang diproses sebanyak 150 orang.
"Kami berharap hasil pemilu legislatif nanti tidak menambah deretan para pelaku korupsi itu," kata Febri.

Masyarakat diharapkan sadar betul jika politik uang bukan bagian dari demokrasi yang baik. Diharapkan Pemilu 2019 berjalan dengan baik dan jujur. "Tak ada lagi seharusnya adagium-adagium menyatakan terima uang tapi jangan pilih calonnya. Justru saatnya masyarakat menolak uangnya dan tidak memilih calon-calon yang memengaruhi atau berupaya membeli suara masyarakat tersebut," timpal Febri. 0 MTV
Berita Lainnya
Jumat, 06 September 2019
Selasa, 03 September 2019
Senin, 02 September 2019
Minggu, 01 September 2019
Sabtu, 31 Agustus 2019
Jumat, 30 Agustus 2019
Rabu, 28 Agustus 2019
Senin, 26 Agustus 2019
Minggu, 25 Agustus 2019
Jumat, 23 Agustus 2019
Selasa, 20 Agustus 2019
Minggu, 18 Agustus 2019