Sabtu, 29 Desember 2018

OTT KPK Tangkap Pejabat Kementerian PUPR

OTT KPK Tangkap Pejabat Kementerian PUPR

Beritabatavia.com - Berita tentang OTT KPK Tangkap Pejabat Kementerian PUPR

Tak ada jera di pejabat negara. Buktinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), terhadap pejabat di ...

Ist.
Beritabatavia.com - Tak ada jera di pejabat negara. Buktinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), terhadap pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat (28/12). Sebanyak 20 orang penyuap dan penerima suap digulung juga mengamankan uang senilai Rp 500 juta dan 25.000 dollar Singapura.

"Tim mengamankan barang bukti awal sebesar Rp 500 juta dan 25.000 dollar Singapura serta satu kardus uang yang sedang dihitung," ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/12).

Laode menyebutkan, selain pejabat Kementerian PUPR, KPK juga mengamankan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan pihak swasta. Suap terkait proyek sistem penjernihan air minum (SPAM) Ditjen Cipta Karya tahun 2018, di sejumlah daerah. Lembaga antirasuah itu menduga ada proyek yang terkait penyediaan air bersih di daerah bencana.

"Diduga terkait dengan proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah. Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana," kata Laode.

Saat ini, mereka yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. "Sesuai KUHAP dalam waktu maksimal 24 jam akan ditentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan," kata dia.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan KPK mengidentifikasi banyak proyek pengadaan air minum yang terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Karena cukup banyak proyek-proyek yang teridentifikasi saat ini, yang perlu kami dalami lebih lanjut," jelasnya.

Febri mengatakan pihaknya juga mendalami keterkaitan OTT tersebut dengan proyek pengadaan air minum di daerah terdampak bencana. Menurut Febri, proyek pengadaan air minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR itu tersebar di sejumlah daerah.

"Sehingga ini juga menjadi perhatian KPK, apakah di sana juga ada transaksi suap atau tidak. Yang paling penting sebenarnya dalam konteks penanganan perkara ini adalah dugaan keterkaitan perkara ini dengan proyek-proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak," ungkap Febri.

Daerah terdampak bencana yang terjadi beberapa bulan lalu di antaranya Lombok yang diguncang gempa, serta Palu dan Donggala yang digoyang gempa serta diterjang tsunami. 0 KAY
Berita Lainnya
Selasa, 12 Maret 2019
Senin, 11 Maret 2019
Sabtu, 09 Maret 2019
Rabu, 06 Maret 2019
Selasa, 05 Maret 2019
Selasa, 05 Maret 2019
Jumat, 01 Maret 2019
Kamis, 28 Februari 2019
Rabu, 27 Februari 2019
Selasa, 26 Februari 2019
Minggu, 24 Februari 2019
Kamis, 21 Februari 2019