Jumat, 15 Maret 2019

Terjaring OTT KPK di Sidoarjo, Romy Dibawa Ke Jakarta

Terjaring OTT KPK di Sidoarjo, Romy Dibawa Ke Jakarta

Beritabatavia.com - Berita tentang Terjaring OTT KPK di Sidoarjo, Romy Dibawa Ke Jakarta

KETUA Umum PPP Romahurmuziy diterbangkan ke Jakarta setelah sempat diperiksa di Mapolda Jawa Timur, Jumat (15/3).  Romy memakai kaos warna putih ...

Ist.
Beritabatavia.com - KETUA Umum PPP Romahurmuziy diterbangkan ke Jakarta setelah sempat diperiksa di Mapolda Jawa Timur, Jumat (15/3).  Romy memakai kaos warna putih saat keluar dari ruang pemeriksaan. Romy didampingi di sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninggalkan Mapolda Jatim naik Hiace. Ia tidak banyak bicara ketika meninggalkan Mapolda.

Sejumlah wartawan yang mengetahui Romy sudah keluar dari Mapolda Jatim langsung memberondong pertanyaan. Namun Romy tetap diam.  Bahkan, ketika masuk mobil Romy langsung membalikkan badan. Pertanyaan wartawan tidak satupun dijawab.
 
Romy terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat, 15 Maret 2019. Rommy menjadi Ketua Umum PPP setelah Suryadharma Ali yang berurusan dengan lembaga antirasuah tersebut. OTT terhadap Romy dilakukan KPK di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 09.00, Jumat, 15 Maret 2019.

Sebelumnya Romy digelandang ke Polda Jawa Timur untuk diperiksa bersama sejumlah pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Dari Juanda, Sidoarjo, KPK langsung membawa orang-orang itu ke gedung Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera membenarkan operasi tangkap tangan KPK tersebut. Namun menolak menyebutkan nama yang terjaring dalam OTT itu. "Kalau OTT-nya info A 1, tapi soal siapa-siapanya yang terjaring silakan langsung ke KPK," kata Barung saat dihubungi. Menurut Barung dalam hal ini Polda Jawa Timur hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan.

Status Romahurmuziy akan ditentukan seusai pemeriksaan. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam setelah penangkapan untuk memastikan status hukum pihak-pihak yang dijaring melalu OTT.

Pada 2014, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali juga berurusan dengan KPK. Saat itu, Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013. "Kasus sudah naik penyidikan dengan SDA dan kawan-kawan sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas pada Kamis, 22 Mei 2014.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Januari 2016, majelis hakim memvonis Suryadharma Ali dengan hukuman 6 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013. Suyadharma juga diharuskan mengembalikan uang pengganti Rp1,8 miliar subsider 2 tahun kurungan.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa pada KPK yang menuntut Suryadharma dengan pidana penjara 11 tahun. Jaksa juga menuntut Suryadharma Ali membayar denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 2,2 miliar.

Jaksa KPK meyakini Suryadharma melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 mulai dari penentuan petugas haji, pengangkatan petugas pendamping amirul hajj, pemondokan, memanfaatkan sisa kuota haji. Suryadharma juga diyakini Jaksa KPK menyelewengkan dana operasional menteri Rp 1,8 miliar.

Juru Bicara Bidang Hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest menegaskan penangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy membuktikan tidak ada tebang pilih kasus yang terjadi di rezim saat ini. "Kasus ini menunjukan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi telah berjalan baik di negeri ini. Jauh dari kata tebang pilih seperti yang dituduhkan ke Pak Jokowi," ujar Ernest.

Dilanjutkan, tidak ada perlindungan hukum yang dilakukan Pak Jokowi kepada siapa pun yang bermasalah secara hukum. Bahkan meyakini Presiden Jokowi kini mendorong agar aparat penegak hukum bekerja secara profesional di dalam menangani kasus yang menjerat Romahurmuziy.

Meski demikian, mantan staf Basuki Tjahaja Purnama ketika masih menjabat Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan bahwa KPK belum menetapkan status apa pun terhadap Romahurmuziy. Ia pun meminta publik juga menghormati asas praduga tidak bersalah atas Romahurmuziy.

Ernest menambahkan, kasus yang saat ini menimpa Romahurmuziy menunjukkan bahwa pidato Ketua Umum PSI Grace Natalie benar. "Bahwa komitmen soal pemberantasan korupsi di tubuh partai politik ini sangat lemah," ujar Ernest. 0 ERZ




Berita Terpopuler
Rabu, 13 November 2019
Selasa, 12 November 2019
Berita Lainnya
Selasa, 29 Oktober 2019
Senin, 28 Oktober 2019
Kamis, 24 Oktober 2019
Kamis, 24 Oktober 2019
Minggu, 20 Oktober 2019
Sabtu, 19 Oktober 2019
Jumat, 18 Oktober 2019
Rabu, 16 Oktober 2019
Selasa, 15 Oktober 2019
Senin, 14 Oktober 2019
Kamis, 10 Oktober 2019
Rabu, 09 Oktober 2019