Sabtu, 16 Maret 2019

Kasus Rommy Awal Pemicu Korupsi

Kasus Rommy Awal Pemicu Korupsi

Beritabatavia.com - Berita tentang Kasus Rommy Awal Pemicu Korupsi

Tertangkapnya Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ...

Ist.
Beritabatavia.com - Tertangkapnya Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi topik pembicaraan publik. Bahkan beberapa kalangan mendesak KPK agar mendalami kasus yang menjerat Ketum Partai berlambang Kabah tersebut.

Seperti yang disampaikan Waketum Partai Gerindra, Arief Puyono, bahwa tertangkapnya Rommy pada masa kampanye pemilihan umum secara serentak yang tentu sangat membutuhkan dana banyak. KPK harus menyelidiki apakah transaksi duit yang dilakukan Rommy dalam rangka mencari dana kampanye untuk kampanye Joko Widodo Maruf Amin  atau tidak .

"Ini penting,  karena banyak kasus Kepala Daerah tertangkap KPK saat sedang akan berlangsungnya Pilkada," kata Arief Puyono, Sabtu (16/3).

Menurutnya, PPP kan punya tanggung jawab mengkampanyekan Joko Widodo - Maruf Amin , dan pasti butuh dana besar. Mulai bayar tranportasi , uang makan ,logistik , sewa tempat ,alat peraga dan uang saksi, yang biasanya menjadi beban ketua Umum Partai untuk mencari  pembiayaannya.

Apalagi, Arief menjelskan,  Rommy itu sangat dekat sekali dengan Joko Widodo maupun Maruf Amin, sehingga tanggung jawabnya sangat berat. Diharapkan KPK bekerja dengan baik dan Rommy jujur.

" Mudah mudahan nanti Rommy dan kawan kawannya tidak bilang kalau lagi cari dana untuk Pilpres ya," Arief berharap.

Arief Puyono juga mengingatkan, penangkapan Rommy menjadi momentum untuk menunjukkan komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dari segala bentuk transaksi jual beli jabatan. Komitmen itu akan terbukti, bila Rommy dikeluarkan dari TKN pasangan capres Jokowi-Maruf.

Menurut Arief, tidak menutup kemungkinan praktik jual beli jabatan selama era pemerintahan Jokowi terjadi di lembaga kementerian lainnya. Posisi penting di lembaga dan kementerian tidak didasari oleh fit n proper yang transparan tetapi dari hasil jual beli jabatan. 

Dijelaskan, jual beli jabatan merupakan sumber awal dari korupsi. Karena untuk mengembalikan uang untuk beli jabatan, maka pejabat itu pasti melakukan korupsi APBN . Beda dengan pejabat negara yang mendapatkan posisi jabatan dari hasil kemampuan kerja dan prestasi ,pasti akan lebih bersih dari korupsi dan punya integritas.


Menurut Arief, penangkapan Rommy akan menjadi perhatian pemerintahan  Prabowo -Sandi bila mendapat kepercayaan rakyat lewat Pilpres 17 April mendatang. Pemerintahan Prabowo-Sandi akan menghabisi praktik jual beli jabatan sampai ke akar-akarnya. Upaya itu dilakukan dengan menciptakan  sistim up grading pejabat / ASN yang didasarkan pada kapabilitas, kredibilitas, uji publik  dan transparan saat proses fit n proper testnya. Sehingga Sumber Daya Manusia di pemerintahan yang punya prestasi ,kemampuan tidak di sia siakan karena jual beli jabatan yang selama ini terjadi di era pemerintahan Prsiden Joko Widodo. O son

Berita Terpopuler
Rabu, 13 November 2019
Selasa, 12 November 2019
Berita Lainnya
Selasa, 29 Oktober 2019
Senin, 28 Oktober 2019
Kamis, 24 Oktober 2019
Kamis, 24 Oktober 2019
Minggu, 20 Oktober 2019
Sabtu, 19 Oktober 2019
Jumat, 18 Oktober 2019
Rabu, 16 Oktober 2019
Selasa, 15 Oktober 2019
Senin, 14 Oktober 2019
Kamis, 10 Oktober 2019
Rabu, 09 Oktober 2019