Kamis, 21 Maret 2019

Suap, Bekas Mensos Idrus Marham Dituntut 5 Tahun

Suap, Bekas Mensos Idrus Marham Dituntut 5 Tahun

Beritabatavia.com - Berita tentang Suap, Bekas Mensos Idrus Marham Dituntut 5 Tahun


Bekas Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan karena menerima suap Rp 2,25 ...

Ist.
Beritabatavia.com -
Bekas Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan karena menerima suap Rp 2,25 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

Dalam amar tuntutannya, Jaksa menilai eks anggota DPR dari Fraksi Golkar bersalah menerima suap. "Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Idrus Marham terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa KPK Lie Putra Setiawan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (21/3).

Jaksa mengatakan Idrus bersalah melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Uang suap tersebut disebut jaksa diterima Idrus bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek di PLN. Kotjo sebagai pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) ingin mendapatkan proyek di PLN.

Dalam proyek tersebut, Kotjo disebut menggandeng perusahaan asal China yaitu China Huadian Engineering Company Ltd (CHEC) sebagai investor. Namun Kotjo sempat kesulitan berkomunikasi dengan pihak PLN sehingga meminta bantuan Setya Novanto sebagai kawan lamanya.

Novanto pun mempertemukan Kotjo dengan Eni sebagai anggota DPR yang membidangi energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup. Eni pun membantu Kotjo tetapi dalam perjalanannya Novanto dijerat KPK sebagai tersangka kasus korupsi terkait proyek e-KTP.

Eni yang memang sebelumnya melaporkan perkembangan proyek PLTU pada Novanto beralih ke Idrus selaku Plt Ketua Umum Partai Golkar. Jaksa menyebut tujuan Eni melapor ke Idrus agar tetap diperhatikan Kotjo. "Maka terdakwa sebagai Plt Ketum saat itu, Eni menyampaikan kepada terdakwa akan menerima fee dari Kotjo 2,5% berasal dari proyek akan diterima dari Kotjo," jelas jaksa.

Idrus kemudian  mengarahkan Eni untuk meminta uang 2,5 juta dolar AS kepada Kotjo untuk keperluan Munaslub Golkar, di mana Eni menjabat sebagai Bendahara Munaslub.

Dalam tuntutan, jaksa mencantumkan hal memberatkan yakni perbuatan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal meringankan dari tuntutan Idrus yaitu bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dipidana, dan tidak menikmati hasil kejahatannya. "Hal yang meringankan sopan, belum pernah dipidana, tidak menikmati hasil kejahatan," ujarnya.

Idrus dituntut telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. 0 RIO
Berita Lainnya
Senin, 27 Mei 2019
Sabtu, 25 Mei 2019
Kamis, 23 Mei 2019
Selasa, 21 Mei 2019
Minggu, 19 Mei 2019
Sabtu, 18 Mei 2019
Jumat, 17 Mei 2019
Kamis, 16 Mei 2019
Rabu, 15 Mei 2019
Selasa, 14 Mei 2019
Senin, 13 Mei 2019
Senin, 13 Mei 2019