KPK Didesak Usut Pejabat PSSI Terlibat Pengaturan Skor

Beritabatavia.com - Aksi tim anti mafia bola menuai respon positif sekaligus dukungan dari berbagai pihak. Ketua Umum Forum Pecinta Sepak Bola Indonesia (FPSI), Ibnu Zakaria Saka,  menilai, terbongkarnya mafia pengaturan skor di tubuh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sangat menciderai rasa sportifitas dalam dunia olah raga. Selain itu, masyarakat Indonesia khususnya pecinta bola sangat dirugikan.

Akibat pengaturan skor mengakibatkan terjadi kekisruhan dalam kepengurusan PSSI. Bahkan berdampak pengangkatan pelaksana tugas Ketum PSSI terjadi dua kali hanya dalam waktu dua minggu, kata Ibnu Zakaria Saka, Sabtu (30/3).

Menurutnya, kekisruhan dikepengurusan PSSI, dan dugaan terjadinya pengaturan skor membuat FPSI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut  para pengurus PSSI yang terlibat, tanpa pandang bulu. Alasan FPSI, karena PSSI bagian dari KONI yang secara otomatis mendapat dana dari negara.

Tetapi selama ini apakah kita pernah dengar PSSI membuat laporan keuangannya. Satu hal lagi kami melihat ada dugaan telah terjadi korupsi terhadap kebutuhan pemain, sarana dan prasarana maka dari itu kami meminta lembaga KPK harus mengusut tuntas. Dan, jangan terlalu lama lembaga anti rasuah ini mengusut pengurus PSSI, tegas Ibnu Zakaria Saka.

Ibnu mengatakan, dugaan mafia pengaturan skor di dunia sepak bola Indonesia sudah wajar KPK mengusut para pengurus di PSSI.

KPK sudah selayaknya mengusut karena diduga adanya mafia, dan banyak tangan yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan,ujarnya.

Ibnu menambahkan, PSSI sekarang diduga menjadi bancakan beberapa aliran politik. Selain itu, FPSI meyakini pengurus PSSI sudah terjangkit penyakit korupsi ini.

Maka dari itu kami selaku masyarakat yang masih mencintai sepak Indonesia, karena sepak bola menjadi kebanggaan kita bersama menjadi sebuah jati diri bangsa,ucapnya.
FPSI, lanjut Ibnu, meminta KPK untuk terus mengusut kepengurusan PSSI yang terlibat, dan jika terbukti harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. O Ral