Jumat, 06 September 2019

Ditolak, Rencana DPR Revisi Undang-Undang KPK

Ditolak, Rencana DPR Revisi Undang-Undang KPK

Beritabatavia.com - Berita tentang Ditolak, Rencana DPR Revisi Undang-Undang KPK

KOMISI  Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana ...

Ist.
Beritabatavia.com - KOMISI  Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga detik ini, KPK  belum membutuhkan revisi UU tersebut.

Apalagi, DPR tak pernah memberitahu atau mengajak KPK dalam mengkaji subtansi revisi UU KPK. "Yang jelas KPK tidak membutuhkan perubahan UU KPK," papar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif  di Jakarta, Jumat (06/09)

Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga menyatakan hal serupa. KPK belum membutuhkan revisi terhadap UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Menurut Febri, dengan UU KPK yang sudah ada, pihak lembaga antirasuah masih bisa bekerja maksimal.

"Justru dengan UU (yang sudah ada) ini KPK bisa bekerja menangani kasus-kasus korupsi, termasuk OTT serta upaya penyelamatan keuangan negara lainnya melalui tugas pencegahan," ujar Febri saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu 4 September 2019.

Febri mengatakan, pihak lembaga antirasuah belum mengetahui wacana revisi UU KPK oleh DPR. Sebab, lembaga yang kini dipimpin Agus Rahardjo tak pernah dilibatkan dalam penyusunan revisi UU KPK tersebut. "Apalagi sebelumnya berbagai upaya revisi UU KPK cenderung melemahkan kerja pemberantasan korupsi," kata dia.

Febri mengatakan, jika DPR tetap menggelar rapat paripurna dan mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU, maka menurut Febri UU tersebut tidak akan sah. Sebab, tak melibatkan Presiden. "Karena UU adalah produk DPR bersama Presiden," kata Febri. 

Di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. "Itu inisiatif DPR," kata Jokowi, Kamis (5/9/2019).

Bahkan, Jokowi mengaku belum tahu bagaimana isi dari usulan Undang-Undang KPK tersebut dilakukan revisi. Menurut dia, KPK sudah bekerja secara baik. "Saya belum tahu isinya, jadi belum bisa sampaikan apa-apa. Yang jelas, KPK saat ini bekerja dengan baik," ujarnya.

Untuk diketahui, rapat paripurna DPR RI telah menyetujui Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) direvisi.

Rapat paripurna DPR hari ini dihadiri 77 orang anggota DPR. Ada 204 orang anggota izin sehingga pimpinan DPR menyebut ada total 281 orang anggota dewan menghadiri rapat paripurna di Gedung DPR/MPR, Kamis (5/9/2019).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Utut Adianto juga menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD RI, dan DPRD atau UU MD3 menjadi usul DPR RI.

"Apakah pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD RI, dan DPRD (MD3) dapat disetujui menjadi RUU usulan DPR RI," kata Utut.

Dalam kesempatan yang sama, Rapat Paripurna ini juga menyetujui usulan Baleg DPR RI tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi usul DPR RI. Persetujuan ini diambil setelah sepuluh fraksi di DPR RI menyerahkan pandangan tertulisnya kepada Pimpinan Rapat Paripurna.

"Dengan demikian 10 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Pendapat fraksi terhadap RUU usul Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dapat disetujui jadi usul DPR RI," tandasnya. 0 DAY






Berita Lainnya
Sabtu, 07 September 2019
Jumat, 06 September 2019
Selasa, 03 September 2019
Senin, 02 September 2019
Minggu, 01 September 2019
Sabtu, 31 Agustus 2019
Jumat, 30 Agustus 2019
Rabu, 28 Agustus 2019
Senin, 26 Agustus 2019
Minggu, 25 Agustus 2019
Jumat, 23 Agustus 2019
Selasa, 20 Agustus 2019