Meski Didemo, DPR Sahkan RUU KPK Jadi Undang-undang

Beritabatavia.com - MESKI didemo berulangkali secara gencar, namun akhirnya dengan mulus, DPR  mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menjadi undang-undang. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna ke-9 tahun sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Dari catatan itu tujuh Fraksi di DPR menerima revisi UU KPK. Sedangkan Fraksi Gerindra dan PKS belum terima penuh karena ada catatan berkaitan dengan dewan pengawas. Diikuti Fraksi Demokrat yang masih menunggu rapat fraksi untuk memberikan pendapat.

Apakah pembicaraan tingkat dua, pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU? tanya Fahri yang memimpin sidang pengesahan revisi UU KPK. Langsung dijawab; Setuju, kata para anggota DPR  serentak.

Sebelumnya Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Atgas menyebutkan seluruh Fraksi DPR sepakat membawa pembahasan revisi UU KPK ke dalam rapat paripurna DPR. Pagi hari ini sudah selesai di Bamus dan sudah diputuskan akan diparipurnakan diambil dalam pembicaraan tingkat kedua, kata Supratman kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa  (17/9/2019)

Supratman dari Fraksi Gerindra mengatakan, partainya bersama PKS belum menyetujui soal mekanisme pemilihan dewan pengawas KPK. Gerindra dan PKS menghendaki mekanisme pemilihan dewan pengawas tetap melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Dilanjutkan, DPR tidak tergesa-gesa dalam pembahasan revisi UU KPK. Dia menegaskan, pembahasan RUU KPK sudah berlangsung lama dan sudah pernah dibahas di Badan Legislasi DPR. Dulu pernah ditunda karena momentumnya belum bagus. Tapi kan Komisi III sudah melakukan sosialisasi dan ada kesepakatan presiden dengan pimpinan DPR bahwa DPR harus sosialisasi menyangkut UU KPK, katanya.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi wacana berulang sejak beberapa tahun terakhir. Rencana merevisi regulasi ini pertama kali muncul pada era presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, pada masa itu, rencana ini tak berhasil direaliasikan. Hingga pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, rencana merevisi UU KPK terwujud.

Jokowi menunjukkan sikap yang berbeda saat sebelum dan sesudah Pemilihan Presiden 2019. Hanya butuh sepekan bagi Jokowi memberi lampu hijau bagi revisi UU KPK yang diusulkan DPR. Revisi UU yang dianggap melemahkan KPK ini resmi diusulkan menjadi inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna pada Kamis (5/9/2019). Pengesahan berjalan senyap dan mulus. Padahal, saat wacana itu kembali menguat pada periode pertama Jokowi, ia tegas meminta pembahasannya ditunda. 0 KAY