Kamis, 19 September 2019

Menpora Tersangka Korupsi, Bukti Jokowi Tak Intervensi KPK

Menpora Tersangka Korupsi, Bukti Jokowi Tak Intervensi KPK

Beritabatavia.com - Berita tentang Menpora Tersangka Korupsi, Bukti Jokowi Tak Intervensi KPK

DUA menteri ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. Pertama Menteri Sosial Idrus Marham dan terbaru Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam ...

Ist.
Beritabatavia.com - DUA menteri ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. Pertama Menteri Sosial Idrus Marham dan terbaru Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Penetapan itu membuktikan  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini sebagai bukti, Bapak Presiden tidak mengintervensi kerja-kerja yang dilakukan oleh KPK. Saya kira masyarakat juga mengikuti bagaimana proses hukum atas penetapan tersangka terhadap Menpora Imam terkait kasus suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI TA 2018. Diduga, Imam menerima aliran dana mencapai Rp 26,5 miliar," papar  Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin

Dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan apa yang  ditetapkan KPK  tentu saja tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan intervensi. Sehingga, ya publik memberikan kepercayaan kepada KPK atas perintah Undang-undang, tinggal lihat kaya apa prosesnya," ujarnya.

Dengan penetapan sebagai tersangka, lanjut dia, Nahrawi otomatis harus mundur dari jabatan Menpora.
"Memang  secara otomatis (mengundurkan diri), diminta tidak diminta secara otomatis itu," lontarnya.

Menurut dia, Imam harus mencontoh langkah Idrus Marham yang mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial ketika mau dijadikan tersangka juga oleh KPK. Tentu, kasus Idrus tersebut menjadi yurisprudensi untuk Imam.
"Iya ada yurisprudensi ya, paling tidak itu secara otomatis (mundur)," ujarnya.

Namun demikian, Ngabalin mengatakan untuk reshuffle posisi menteri tentu menjadi hak prerogratif Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia mengingat Imam yang menjadi salah satu menterinya dijadikan tersangka oleh KPK.

"Kalau itu tentu menjadi hak prerogatif presiden, seperti apa nanti tentu Bapak Presiden yang memiliki kewenangan terkait dengan penetapan tersangka Pak Imam Nahrawi. Kewenangan ini menjadi hak prerogatif presiden, itu kita belum tahu," jelas dia.

KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka baru dalam kasus suap terkait dana hibah KONI dari Kemenpora. Imam dijerat usai KPK mengembangkan kasus tersebut.
"Dalam penyidikan tersebut ditetapkan 2 orang tersangka, yaitu IMR (Imam Nahrawi) dan MIU (Miftahul Ulum)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu diduga menerima uang pelicin sebesar Rp 26.500.000.000 dari sejumlah pejabat KONI agar dana hibah dapat segera cair. Diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018.

Alexander merinci, uang pelicin itu diterima dalam dua gelombang. Pertama, yakni pada rentang 2024- 2018, senilai Rp 14.700.000.000. Uang ini diterima Imam melalui staf pribadinya Miftahul Ulum.  Miftahul sudah lebih dulu ditahan KPK sejak awal bulan September 2019.

Kedua, yakni pada rentang waktu 2016-2018, Imam diduga meminta uang dengan total Rp 11.800.000.000 kepada pejabat KONI.
"Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak lain yang terkait," ujar Alexander.

Alexander menambahkan, baik pejabat KONI maupun Imam diduga sudah kongkalikong terlebih dahulu soal besaran alokasi fee dari proposal dana hibah yang diajukan KONI.
"Diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan fee sebesar 19,13 persen dari total dana hibah Rp 17,9 miliar, yaitu Rp 3,4 miliar," kata Alex.

Penetapan Imam sebagai tersangka telah melalui perjalanan panjang penyelidikan dan penyidikan. Salah satu petunjuk penting adalah fakta persidangan kasus itu yang telah bergulir terlebih dahulu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Juga merupakan pengembangan kasus dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Pada kasus awal, KPK menjerat 5 tersangka, yaitu Ending Fuad Hamidy, Johnny E Awuy, Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko Triyanto.

Ending dijerat dalam jabatannya sebagai Sekjen KONI, sedangkan Johnny sebagai Bendahara Umum KONI. Ending maupun Johnny telah divonis bersalah dengan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara bagi Ending dan 1 tahun 8 bulan penjara bagi Johnny. Sementara tiga orang lainnya yakni Mulyana, Adhi Purnomo dan Eko Triyanto masih proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Atas perbuatannya, Imam diganjar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau pasal 11 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 0 ERZ







Berita Lainnya
Rabu, 20 November 2019
Selasa, 19 November 2019
Senin, 18 November 2019
Jumat, 15 November 2019
Rabu, 13 November 2019
Selasa, 12 November 2019
Senin, 11 November 2019
Sabtu, 09 November 2019
Rabu, 06 November 2019
Selasa, 05 November 2019
Senin, 04 November 2019
Minggu, 03 November 2019