Senin, 08 Juni 2020 10:22:03

Kejagung Didesak Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi di Kota Bekasi

Kejagung Didesak Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi di Kota Bekasi

Beritabatavia.com - Berita tentang Kejagung Didesak Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi di Kota Bekasi

Kejaksaan Agung didesak agar segera menetapkan status tersangka kasus dugaan korupsi APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2017 terkait proyek Multi ...

Kejagung Didesak Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi di Kota Bekasi Ist.
Beritabatavia.com -

Kejaksaan Agung didesak agar segera menetapkan status tersangka kasus dugaan korupsi APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2017 terkait proyek Multi Yers yang telah dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Agung RI. Desakan tersebut sekaligus menjawab isu yang beredar di kalangan pejabat teras Kota Bekasi, bahwa kasus tersebut tidak akan sampai pada tahan penyidikan. Bahkan para terperiksa mulai dari staff, esln 4 esln 3 dan esln 2, pada Pemerintah Kota Bekasi, sebelum datang untuk diperiksa di Kejaksaan Agung RI, terlebih dahulu di briefing, di Inspektorat Kota Bekasi.

Para terperiksa melakukan bedah kasus di bawah kendali Inspektorat, untuk menjawab pertanyaan dari para Tim Penyidik Kejaksaan Agung. Kepada para terperiksa, Tim Kecil yang dibentuk mengatakan, bahwa Penguasa Kota Bekasi telah melakukan  lobby dengan pihak Kejaksaan Agung RI, sehingga dipastikan kasus tersebut tidak akan naik status ke tahap penyidikan. "Jangan takut, kasus tidak akan lanjut, telah ada Tim kita yg mengurus" Demikian sumber menyebut.
Tim kecil ini, dengan Percaya diri-nya memberikan motivasi dan keyakinan. Tim kecil ini, menurut sumber dipimpin W dan N.
"Kejaksaan Agung harus membuktikan, issu ini tidak benar dengan menaikkan kasus ke tahap penyidikan, dan menjadikan tersangka, Walikota Bekasi dan Pimpinan DPRD periode 2014-2019," kata Rikky Tambunan mantan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan.

Menurut Rikky, Tim penyidik Kejagung harus mampu membuktikan adanya kejanggalan kasus ini dengan memperhatikan Nota Kesepakatan yang di tanda tangani Walikota dan Pimpinan DPRD Kota Bekasi Periode 2014- 2019, karena Proyek Multiyears ini sarat dengan kepentingan, tanpa Perencanaan Anggaran yang matang, terkesan ujug-ujug dan   direncanakan setelah Anggaran ditetapkan, sudah ada, dan Jabatan Wali Kota saat itu mau berakhir. Dewan dan Walikota Periode, seakan me nol kan aturan itu. Ada apa?
 
Rikky juga mengungkapkan sejumlah informasi yang janggal, sebelum kerja, rekanan telah dimintai duit, untuk apa? Itu Ijon namanya, dan patut diduga, dicurigai untuk kepentingan Pilkada. Memenangkan, patahana? karena saat itu awal 2018 Pilkada Kota Bekasi dan kebetulan dimenangkn kembali Rahmat Effendi, yg berpasangan dgn Tri Adhianto Kepala dinas PUPR Kota Bekasi.

" Kita berharap, Kejaksaan Agung memeriksa penguasa yang memenangkan pekerjaan itu. Tidak hanya pejabat Pemko Kota Bekasi. Kabarnya pengusahanya, dari Bandung dan Jakarta. Apa benar mereka, sudah setor dana, sebelum proyek itu disetujui dewan, atau tender? Ke siapa mereka bayar. Apa benar mereka, dimintai dana sebelum kerja untuk menggolkan proyek tersebut.Saya dengar kontraktor pekerjaan itu juga merugi, karena keterlambatan pembayaran.Kasihan kontraktornya," ujar Rikky yang juga wakil ketua Kadinda Kota Bekasi.

Dilanjutkan, kita tidak mau, lembaga Kejaksaan Agung dilecehkan.  Lembaga ini harus membuktikan telah berubah, sehingga tidak mengorbankan hanya pejabat sekelas eselon 3. Selama ini, banyak Kasus korupsi di Kota Bekasi, yg ditangani Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, hilang tanpa bekas, seperti kasus Stadion Mini Pondok Gede dan lain-lain.

"Kita mau Kejagung mampu membuktikannya, sekaligus bukti keseriusan untuk memberantas korupsi dan merepormasi internalnya," tegas Rikky. O son

 

Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Selasa, 21 Januari 2020
Senin, 20 Januari 2020
Sabtu, 18 Januari 2020
Kamis, 16 Januari 2020
Rabu, 15 Januari 2020
Selasa, 14 Januari 2020
Senin, 13 Januari 2020
Minggu, 12 Januari 2020
Sabtu, 11 Januari 2020
Jumat, 10 Januari 2020
Kamis, 09 Januari 2020
Selasa, 07 Januari 2020