Rabu, 26 Januari 2022 16:28:05

Hendardi : Restorative Justice di Polri & Kejagung Perlu Dilandasi Aturan Bukan Hanya Diskresi

Hendardi : Restorative Justice di Polri & Kejagung Perlu Dilandasi Aturan Bukan Hanya Diskresi

Beritabatavia.com - Berita tentang Hendardi : Restorative Justice di Polri & Kejagung Perlu Dilandasi Aturan Bukan Hanya Diskresi

Dalam waktu yang hampir bersamaan, dua institusi penegak hukum yaitu Polri dan Kejaksaan Agung merilis kinerjanya terkait pendekatan restorative ...

Hendardi : Restorative Justice di Polri & Kejagung Perlu Dilandasi Aturan Bukan Hanya Diskresi Ist.
Beritabatavia.com -

Dalam waktu yang hampir bersamaan, dua institusi penegak hukum yaitu Polri dan Kejaksaan Agung merilis kinerjanya terkait pendekatan restorative justice (RJ) dalam penanganan perkara pidana. Polri merilis sepanjang 2021 sebanyak 11.811 kasus diselesaikan dengan   pendekatan restorative justice. Sedangkan Jaksa Agung merilis 53 kasus sepanjang Januari 2022 juga diselesaikan dengan pendekatan yang sama.
 
Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan, langkah kedua institusi penegak hukum ini merupakan salah satu ikhtiar untuk menangani problem akut overcapacity lembaga pemasyarakatan, akibat orientasi penegakan hukum yang memusat pada tujuan retributif, yakni keadilan dalam bentuk pembalasan yang berujung pada pemidanaan.
Hendardi menjelaskan, ikhtiar serupa sempat didorong oleh berbagai kalangan untuk menyusun suatu regulasi setingkat Peraturan Presiden tentang Reorientasi Penyidikan Perkara Pidana di Kepolisian, tetapi hingga hari ini tidak tuntas.

"Penerapan restorative justice tanpa ketentuan yang jelas dan penerapan yang akuntabel memang bisa jadi rentan dan menjadi instrumen transaksional. Kekhawatiran ini juga yang diingatkan oleh Kapolri agar keadilan restoratif tidak menjadi ajang transkasional. Pekerjaan selanjutnya dari Polri adalah bagaimana Polri akan mengontrol penerapan pendekatan ini, sehingga tidak menjadi ruang negosiasi pihak berperkara dan memastikan penerapannya selektif, berkeadilan dan akuntabel," kata Hendardi dalam siaran pers yang diterima, Rabu 26/1/2022.
 
Sedangkan di Kejaksaan Agung, yang juga memiliki aturan tersendiri, restorative justice bisa dimaknai sebagai koreksi atas langkah kepolisian yang terlanjur melakukan proses penyidikan atas suatu perkara, padahal bisa diselesaikan dengan dengan pendekatan keadilan restoratif. Sebagai pengendali kebijakan penuntutan, sesuai asas dominus litis, peran Kejaksaan sangat strategis untuk memastikan bahwa limpahan perkara dari kepolisian bukanlah sesuatu yang taken for granted. Dengan demikian, penerapan RJ di tubuh Kejaksaan berkontribusi signifikan pada penguatan sistem peradilan pidana.
 
Untuk memperkuat penerapan keadilan restoratif ini, sejumlah regulasi perlu disusun, sambil menunggu pengaturan yang lebih kokoh sebagaimana telah direncanakan diadopsi dalam RUU KUHAP.
"Penerapan prinsip RJ ini bukan melulu mengandalkan diskresi Kapolri atau Jaksa Agung, tetapi harus berpedoman pada ukuran-ukuran yang disepakati, sehingga potensi-potensi abusif atas pendekatan ini bisa dihindari," tegas Hendardi. 0 son

Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Selasa, 15 Februari 2022
Selasa, 15 Februari 2022
Rabu, 09 Februari 2022
Rabu, 26 Januari 2022
Selasa, 18 Januari 2022
Selasa, 11 Januari 2022
Jumat, 07 Januari 2022
Jumat, 07 Januari 2022
Jumat, 07 Januari 2022
Rabu, 05 Januari 2022
Rabu, 24 November 2021
Minggu, 21 November 2021