Beritabatavia.com -
Setara Insitute berharap Polri bisa menjadi jembatan demokratik dengan menjaga ruang publik agar tetap sehat dan demokratis. Sekaligus memutus praktik berulang tuduhan pembungkaman dengan menggunakan instrumen hukum.
Dua peneliti Hukum dan Konsitusi Setara Institute,Sayyidatul Insiyah dan Ismail Hasani mengatakan, kritik atas kebijakan negara di bawah kepemimpinan Jokowi yang disampaikan Rocky Gerung (RG) telah memantik 13 laporan kepolisian dan demonstrasi artifisial di beberapa tempat. Di tengah kohesi sosial yang segregatif, pro dan kontra atas pernyataan RG sangat mungkin terjadi dan sangat mungkin sengaja dibuat,sehingga terjadi keonaran.
Bahkan, kualitas demokrasi dan keadaban publik yang semakin ringkih telah memungkinkan pernyataan RG menjadi kapital politik bagi conflict entrepreneur dan avonturir politik untuk memainkannya secara terbuka guna menunjukkan prestasi semu pada patron politiknya dan memetik insentif politik elektoral pihak manapun yang berkontes.
"Membaca dinamika respons publik atas RG, sangat kuat bahwa kasus ini sesungguhnya merupakan bentuk pelintiran kebencian atas RG. Substansi kritik RG sesungguhnya mewakili aspirasi publik yang selama ini tersumbat atau disumbat. Kemarahan dan keonaran artifisial yang saat ini mengemuka nyatanya hanya ditunjukkan oleh kelompok relawan dan pegiat demonstrasi musiman.Sebagian besar masyarakat lebih berfokus pada substansi, sekalipun menyayangkan pilihan diksi RG," kata Sayyidatul Insiyah dalam siaran pers yang diterima beritabatavia, Senin 7/8/2023.
Ismail Hasani menambahkan, hate spin atau pelintiran kebencian adalah gabungan dari konsep hate speech (ujaran kebencian) dengan kemarahan karena ketersinggungan (offence-taking). Dimana hal ini banyak digunakan oleh para “entrepreneur” politik untuk memobilisasi pendukung dan menyerang kelompok sasaran tertentu (Cherian George, 2017).
"RG hari ini menjadi korban pelintiran ini, setelah pernyataannya direspons secara berjarak dengan jeda waktu dari peristiwa dan orkestrasi struktural," ujar Ismail.
Keduanya mengingatkan, dari pada repot mencari-cari delik pidana untuk menjerat RG, jika memang tidak bisa mengabaikan berbagai pelaporan warga dan relawan Jokowi, Polri bisa mengambil langkah moderat dengan menerapkan restorative justice sekaligus memainkan peran dialog dengan pihak-pihak yang berkeberatan.
Sekaligus Polri bisa berperan sebagai jembatan demokratik dengan tetap menjaga ruang publik agar tetap sehat dan demokratis. Sekaligus memutus praktik berulang tuduhan pembungkaman dengan menggunakan instrumen hukum.
0 rls/son
Ist.
