Beritabatavia.com -
Selain menuai pro kontra, proyek Mini Zoo alias kebun binatang yang dibangun pemerintah Kabupaten Purworejo dengan dana APBD tahun anggaran 2023 senilai Rp9,4 miliar diduga sarat dengan praktik korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah .
Pasca perbaikan setelah terjadi kerusakan pada bangunan, mencuat informasi adanya kelebihan bayar senilai Rp 1,97 miliar. Sehingga menimbulkan kerugian negara.
Kabar miring terkait pembangunan Mini Zoo terus bergulir. Sehingga DPRD Purworejo turun tangan dan melakukan evaluasi. Kemudian ketua DPR D Purworejo menyatakan diduga terjadi kelebihan bayar sehingga menimbulkan kerugian negara. Dugaan kerugian negara juga disebut-sebut sesuai hasil pemeriksaan pihak BPK.
Guna mencegah maraknya pemberitaan yang potensi menjadi fitnah dan keresahan masyarakat khususnya di wilayah Purworejo.
Sekretariat Insan Pers Jawa Tengah (IPJT) Kabupaten Purworejo melaporkan perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Purworejo. Melalui surat pengaduan nomor 76/Lap/IPJTPWR/VIII-2024 yang ditanda tangani oleh ketua IPJT Muhammad Fauzi, meminta agar Kejaksaan Negeri Purworejo mengusut dan memeriksa semua pihak terkait dengan proyek pembangunan Mini Zoo di Purworejo.
“Mulai dari tahap penganggaran antara eksekutif dan legislatif, proses perencanaan, pelelangan, hingga pelaksanaan dan pengawasan terhadap proyek tersebut,” kata Ketua IPJT Kabupaten Purworejo, Muchamad Fauzi, usai menyerahkan surat aduan kepada Kejaksaan Negeri Purworejo, Senin (5/8/2024).
Fauzi mengakui, pihaknya sudah mendengar proyek ini bermasalah sejak proses pelelangan dan pelaksanaan pembangunanya. Bahkan , pembangunan juga meleset dari target waktu yang ditentukan.
“Gaduh pembangunan Mini zoo yang sempat ramai dan berkepanjangan itu, lantas membuat DPRD Kabupaten Purworejo, melakukan evaluasi dan audit yang saat ini telah diketahui adanya kelebihan bayar yang nominalnya tidak sedikit,” ungkap Fauzi.
Dalam surat yang juga ditembuskan ke Kejaksaan Agung, Kejati Jawa Tengah, Bupati dan Ketua DPRD serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Purworejo, IPJT meminta Kejaksaan Negeri Purworejo segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pejabat, baik eksekutif, legislatif, maupun pihak swasta yang terkait dalam proses penganggaran, perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek tersebut.
0 rls/son
Ist.
