Beritabatavia.com -
Sudah empat kali panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diabaikan
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Padahal panggilan ini sangat penting dan strategis untuk membicarakan penanganan warga korban banjir Kampung Pulo, Pondok Labu, Jakarta Selatan.
Ini penolakan yang keempat kalinya disampaikan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan hanya mengirimkan pejabat teknis yang nangani banjir, papar Syafrudin Ngulma Simeuleu, Komisioner Komnas HAM saat memberikan keterangan pers di Kantor Komnas HAM Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/12).
Gubernur beserta jajarannya diundang Komnas HAM untuk membicarakan masalah kebijakan Pemerintah DKI terkait penanganan warga Kampung Pulo yang telah terendam luberan air Kali Krukut selama sembilan bulan. Sayangnya, Fauzi Bowo kembali berhalangan dan hanya mengutus pejabat teknis Pemprov.
Soal teknis sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya. Sekarang yang akan dibahas soal policy (kebijakan), jadi harus gubernur sendiri yang hadir di sini, kata Syafrudin.
Pada 2 Desember Komnas HAM telah mengundang para pihak terkait banjir Pondok Labu, yaitu Pemerintah DKI, warga, dan marinir. Pada saat itu, Gubernur berhalangan hadir dengan alasan pembahasan masih seputar hal teknis.
Saat itu, Foke diwakili oleh pejabat teknis yang kembali diutusnya pada hari ini. Mereka adalah A Haryadi, Deputi Gubernur Bidang Lingkungan Hidup, Novizal, Wakil Kepala Dinas PU, Tarjuki, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air PU DKI.
Selain mereka, pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 10.00 WIB hari ini juga menghadirkan Ery Basworo, Kadis PU DKI, dan sejumlah pimpinan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, seperti Imam Santoso, Bastari, dan Putu Wirawan. Turut hadir dalam pertemuan ini perwakilan warga Pondok Labu dan anggota DPRD DKI Wanda Hamidah. o ep
Ist.
