Beritabatavia.com -
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), meminta pemerintah pusat
mempercepat pelaksanaan rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul
laut raksasa. Rencananya akan dimulai tahun 2020.
'Kami minta percepat dan dimulai pada 2014,' kata Jokowi.
Menurut
Jokowi, kalkulasi bisnis pengerjaan tanggul laut raksasa itu sudah
selesai.Skemanya hitung-hitungan secara bisnis, secara komersil masuk,
katanya.
Dia bahkan yakin sudah banyak investor yang tertarik
terlibat dalam pembangunan tanggul raksasa itu."Banyak yang tunjuk
tangan mau bangun," katanya.
Pembangunan tanggul laut raksasa di
utara Jakarta ditargetkan bisa menambah ruang untuk membangun perumahan
dan lahan usaha bagi nelayan.
'Jadinya Jakarta tambahan 4.000 hektare lagi, bisa digunakan untuk perumahan dan nelayan,' katanya.
Pembangunan
tanggul laut raksasa sudah direncanakan sejak DKI Jakarta dipimpin oleh
Gubernur Fauzi Bowo. Pembangunan tanggul tersebut diperkirakan
membutuhkan dana hingga ratusan triliun rupiah.
Bertentangan Dengan Kementerian PUJoko
Widodo juga yakin pembangunan terowongan raksasa multi fungsi (multi
purpose deep tunnel) bisa dilakukan melalui rekayasa teknologi.
Kalau soal tanah lembek kan ada teknologi, kata Jokowi.
Sebelumnya,
Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan bahwa pembangunan terowongan ini
akan sulit dilakukan karena kondisi tanah di Jakarta yang lembek di
beberapa titik lokasi pembangunan terowongan.
Menurutnya, tanah
lembek bisa direkaya dengan perlakuan khusus menggunakan teknologi.
"Begitu masuk bor langsung dibeton, enggak ada urusan lembek ndak
lembek," katanya.
Sedangkan untuk perhitungan biaya pembangunan,
Jokowi mengatakan bahwa pihak swasta akan melakukan perhitungan kembali.
Kalau perhitungan swastanya masuk ya lanjut, katanya.
Sebelumnya,
Kementerian PU menyatakan bahwa biaya pembangunan terowongan tersebut
bisa mencapai Rp 26 triliun, jauh diatas perkiraan Jokowi yang hanya
Rp16 triliun.
Jokowi juga menyatakan bahwa, pembangunan ini
sepenuhnya akan dilakukan oleh pihak swasta dan tidak membebani anggaran
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun pemerintah pusat.
'Kalau investor berani mau harga Rp40 triliun atau Rp50 triliun dan hitungannya masuk ya silahkan,' katanya.
Terowongan
ini memiliki lima fungsi yakni, sebagai jalur air, jalan tol saat tidak
diisi air, jalur air baku, jalur utilitas, dan jalur hasil pengolahan
limbah. O brn