Beritabatavia.com -
Menyusutnya luas lahan Gelora Bung Karno (GBK) yang merupakan tempat aktivitas olahraga menjadi sorotan. Alasannya untuk kepentingan pemerintah namun fakta di lapangan membuktikan lahan tersebut diperuntukkan kepentingan bisnis. Inilah yang disayangkan DPR, bahkan persoalan itu menjadi salah satu agenda dalam sidang paripurna, Senin (12/7).
Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, GBK merupakan aset negara yang harus dikelola dengan benar. Marzuki juga mengimbau pengelola meninjau ulang kerjasama dengan pihak ketiga.Panja Aset-aset negara Komisi II DPR menilai ada indikasi kerugian negara pada pemanfaatan aset-aset negara di kedua lokasi ini, kata Marzuki.
Sementara, Ketua Komisi II DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja Aset-Aset Negara Komisi II DPR, Chairuman Harahap, mengungkapkan panitia yang dipimpinnya menemukan pemasukan dari pengelola ke negara, kecil. Selain itu, ada aset yang tidak dibangun sebagaimana seharusnya. Ada aset-aset gelora yang dicoba dialihkan jadi aset suatu perusahaan. Kami akan memanggil badan pengelola beserta mitra-mitranya untuk menjelaskan hal tersebut. Jangan sampai negara dirugikan, ujarnya.
Kami sudah melakukan pengecekan ke lokasi. Kami menemukan adanya pihak-pihak terindikasi mafia yang ingin menyerobot aset-aset negara berupa tanah dan bangunan di kawasan Gelora Bung Karno ini, lanjut Chairuman.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dipertanyakan soal rendahnya pajak yang diterima negara dari badan layanan umum (BLU) Gelora Bung Karno.
GBK mempunyai aset bernilai lebih dari Rp49 triliun. Namun demikian, PNBP dari GBK hanya Rp100 miliar. Disetor ke kas negara sebesar lima belas persen dari PNBP yaitu Rp15 miliar. Nilai ini dinilai sejumlah Anggota Komisi II terlampau kecil. O ale