Regulasi Rumit, MRT Terjepit

Beritabatavia.com - Rencana peluncuran atau soft launching Mass Rapid Transit (MRT) yang sedianya dilakukan pada pekan ini terancam molor kembali. Sebab, rencana pembangunan mega proyek angkutan massal berbasis rel ini harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang masih akan membahas kelanjutan mega proyek ini dalam rapat pimpinan.  

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berharap persetujuan DPRD DKI terkait kelanjutan pembangunan MRT. Terlebih, kata Jokowi, pembangunan MRT sudah di depan mata dan pemenang tender kontruksi fisik untuk pembangunan paket bawah tanah sudah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT MRT Jakarta beberapa waktu lalu. Kalau persetujuannya cepat yang tidak akan menghambat. Tapi, kalau lambat tentu akan menghambat, ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta,Selasa (30/4).

Diakui Jokowi, regulasi yang ada saat ini cukup rumit karena harus memerluka persetujuan dari berbagai pihak seperti dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta DPRD DKI. Itu kan regulasi kita. Ternyata harus ada dari Kemendagri, harus ada pembaharuan terkait PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dan ada persetjuan lagi dari dewan. Memang regulasi kita ini ruwet, katanya.

Persetujuan dewan yang dimaksud, yakni terkait adanya perubahan beban pengembalian hutang pembangunan MRT dari semula 42 persen ditanggung pemerintah pusat dan 58 oleh Pemprov DKI, menjadi 49:51. Logikanya ini kita kurangi bebannya, artinya kita lebih enteng kita dapat injeksi Rp 1 triliun. Kalau dapat uang kok minta persetujuan, ucapnya.

Selain MRT, rencana pembangunan lainnya di Jakarta juga harus mendapatkan persetujuan dari dewan terlebih dahulu, seperti Monorail, Deep Tunnel, serta Giant Sea Wall. Tadi membahas mengenai MRT, Monorail, Deep Tunnel, dan Giant Sea Wall. Empat itu yang ditanyakan dewan dan beliau minta empat ini harus ada persetujuan dewan. Itulah regulasi kita, dulu kita ingin langsung, ternyata ada persetujuan menteri, mau langsung ternyata ada persetujuan Kementerian Keuangan, soal monorail juga, katanya.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat pimpinan terlebih dahulu untuk membahas keempat program pembangunan Pemprov DKI Jakarta tersebut. Sebab, hingga saat ini, masih ada beberapa poin yang belum jelas. Kita akan rapat pimpinan dulu, sampai saat ini masih ada poin-poin yang belum clear, kata Ferrial.

Ditambahkan Ferrial, dalam rapat pimpinan, akan diputuskan program mana yang bisa masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kemudian pihal legislatif akan menyampaikan kepada eksekutif secara resmi. o bj