Beritabatavia.com -
Gubernur DKI, Joko Widodo menandatangani MoU atau nota kesepahaman dengan TNI
AU dan Kementerian Pekerjaan Umum di Markas Komando Operasi Angkatan
Udara (Makoopsau), Halim Perdanakusuma. Selasa (3/9). MoU itu mengenai normalisasi kali Sunter, yang melewati markas TNI AU di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.
Menurut Panglima Komando Operasi 1 TNI AU, Marsekal Muda Syaugi, Panglima TNI sudah mengijinkan penggunaan lahan.
'Kondisi
lahan yang akan menjadi bagian dari normalisasi tersebut merupakan tanah
TNI AU yang saat ini sudah tidak difungsikan sebagai pertahanan udara.
Karena itu, TNI AU mempersilakan Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan
Umum untuk memanfaatkan lahan tersebut sebagai upaya untuk mencegah
banjir di Jakarta.
'Khususnya Pemprov DKI untuk atasi masalah
banjir, yaitu normalisasi kali sunter, itu untuk BKT, salah satunya
sungai itu melewati wilayah Halim, kurang lebih 3 kilometer. Kami
serahkan tanah tersebut kepada pemprov, melalui Kemen PU, itu kali nya
jadi bisa diperlebar. Minimal banjir yang selama ini ada bisa
berkurang,' kata Syaugi.
Sementara Jokowi berharap, dengan penyerahan lahan tersebut,
Kementerian PU dapat bekerja maksimal melakukan pelebaran dan pengerukan
sungai.
'Nanti teknisnya ini dikerjakan oleh kementerian PU,
kalau dari kami, Pemprov DKI bertugas pembebasan lahan. Yang penting ini
sudah berjalan semuanya, di Pesanggrahan, Angke, Ciliwung sudah,
sekarang masuk ke sunter. Ini masuknya ke lahan AU, jadi lebih mudah,
kan pemiliknya hanya satu AU,' kata Jokowi.
Menurut Dirjen Sumber Daya Air dan Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Muhammad Hasan, kondisi sungai yang ada di sekitar lahan tersebut saat ini lebarnya hanya 7,5 meter. Dengan dilakukannya normalisasi, maka kali akan diperlebar hingga 25 meter.
'Untuk kedalamannya saat ini hanya 2 meter, akan dikeruk hingga 8 meter. Jadi jika kondisi sekarang ini kali hanya mampu menampung 40 meter kubik per detik, normalisasi tersebut dapat menampung kapasitas air sampai 146 meter kubik perdetik,' kata Hasan. O brn
Ist.
