Beritabatavia.com -
Wakil Gubernur DKI, Basuki T Purnama (Ahok) menilai bahwa pengadaan barang dan jasa melalui internet (e katalog) merupakan pilihan Pemprov DKI Jakarta agar dapat memperoleh harga barang dalam partai besar dengan harga yang murah.
'Selain itu juga lebih cepat, karena semua spesifikasi barang beserta harganya ada disitu,' ujar Ahok pada wartawan di Jakarta, Rabu (6/11) di sela-sela penandatangan perusahaan yang ikut dalam e katalog yang diadakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.
Ahok mengumpamakan, jika Pemprov DKI hendak membuat pengadaan barang untuk proyek senilai Rp 6 Triliun, maka pihaknya bisa melihat e katalog perusahaan yang ikut dalam LKPP. 'Nantinya kami bisa dapat diskon besar, karena pesan dalam partai banyak. Kami juga bisa lihat barang yang kami pesan, sehingga senilai dengan harga yang ditawarkan,' jelas Ahok.
Bentuknya nanti, kata Ahok, seperti bussines to bussines. 'Jadi kami bisa tawar menawar dengan perusahaan yang ikut dalam e katalog LKPP, karena kami beli dalam partai besar'
Selain itu, e katalog berguna jika pengadaan barang bersifat mendesak. Misalnya untuk memperbaiki jalan, pengadaan bus umum, atau membuat tanggul banjir. 'Jika menunggu tender manual, terlalu lama, keburu ada yang jadi korban, baru tendernya selesai,' ujar Ahok.
Mulai Januari 2014Kepala LKPP, Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya mengadakan e katalog demi mendapatkan pengadaan barang dan jasa yang lebih cepat, dibanding melalui tender biasa.
'Selama ini kami sudah mengadakan e katalog alat kesehatan dan obat-obatan,' jelas Agus.
Dalam kesempatan ini LKPP juga mengundang 11 perusahaan diantaranya alat berat, seperti traktor dan mobil mesin cor untuk bergabung. 'Diantaranya United Tractor,' tambah Agus.
Agus menjamin, prosesnya transparan, bisa diakses publik. Namun bagi perusahaan yang menjual dengan harga lebih mahal pada Pemprov DKI dibanding pemesan lain, maka perusahaan tersebut akan kena denda 5 kali lipat.
'Nantinya ini bukan hanya di DKI saja, tapi diseluruh Indonesia,' jelas Agus.
Tapi Agus mengatakan, pihaknya juga butuh tenaga Pemprov DKI, untuk menyempurnakan e-katalog LKPP. 'Pemprov DKI siap membantu, mudah-mudahan kami bisa mulai e katalog ini pada Januari 2014, pungkas Agus. O brn