Beritabatavia.com -
Asisten Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB), Ir Hapsari Laksmi Koestiati MM menyayangkan masih adanya warga Jakarta yang belum menerima beras miskin (raskin). Padahal, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang menerima program raskin dari pemerintah pusat, tahun ini. Sangat disayangkan kejadian seperti ini terjadi di Ibukota negara, tegas Rieke
Rieke meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera merealisasikan penyaluran raskin kepada warga. Pasalnya, raskin ini adalah salah satu program pro rakyat sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap warga miskin. Pernyataan SKP BSB ini terkait keluhan warga Ibukota yang hingga ini belum menerima raskin dari Pemprov DKI Jakarta. Padahal, raskin tersebut sudah disalurkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra).
Menurut Abidin, Ketua RT 01/03, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sebagian besar warganya sangat membutuhkan raskin tersebut. Namun, hingga kini masih banyak warga yang belum memperoleh raskin dari Pemprov DKI.
Ada warga kita yang sudah sepuh, yang hidupnya sebatang kara, masih belum mendapatkan raskin sampai saat ini, ujar Abidin.
Abidin mengharapkan Pemprov DKI bisa lebih proaktif untuk mensosialiasikan program pro rakyat ini. Sebenarnya kita bersedia dilibatkan oleh kelurahan atau kecamatan untuk nyebarkan Raskin ke warga yang tidak mampu di sini, tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Sugianto, warga RT 03/09, Kelurahan Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Warga yang belum memiliki pekerjaan tetap ini, masih belum mendapatkan raskin. Padahal, kata Sugianto, keluarganya masih mengharapkan bantuan termasuk program raskin dari pemeritnah karena sangat membutuhkan..
Sebelumnya Menko Kesra Agung Laksono menjelaskan, program raskin tahun ini diperuntukan bagi delapan provinsi, termasuk Pemprov DKI Jakarta. Agung mengungkapkan, penerima manfaat raskin pada tahun ini sebanyak 17,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai hasil pendataan BPS tahun 2008. Dari jumlah ini, sebanyak 9,8 juta atau 56% berada di 6 provinsi di Pulau Jawa. Karenanya, setiap bulan di 6 wilayah itu akan disalurkan raskin paling tidak sebanyak 130 ribu ton.
Menurut Agung, penyaluran raskin ini tidak hanya membantu ketahanan pangan pada tingkat keluarga tetapi juga berpengaruh positif terhadap stabilitas harga beras di pasar. Agung menambahkan, melalui pengadaan beras untuk raskin diharapkan dapat memacu produksi beras dalam negeri sehingga swasembada beras tetap dapat dipertahankan. Program raskin sendiri dimulai sejak 12 tahun silam yang dilaksanakan secara lintas sektoral dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat. O sgp/nor