Beritabatavia.com -
Sepanjang tahun 2014, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemprov DKI tampaknya memakan gaji buta. Menyusul masih rendahnya serapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang baru mencapai 0,01 persen dari total Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 sebesar Rp72,9 triliun.
Alhasil abdi negara tersebut tidak dapat berbuat banyak lantaran belum adanya pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Apa yang mau dikerjakan? Pengadaan barang dan proyek fisik masih tahap lelang. Sekarang datang ke kantor, duduk-duduk seharian lalu pulang. Yah bisa dibilang sepanjang tahun ini kita hanya makan gaji buta. Karena memang belum ada yang bisa dikerjakan. Selain tugas rutin ujar seorang PNS yang enggan disebutkan namanya tersebut.
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik, bisa dikatakan PNS DKI di tahun 2014,tanpa bekerja apapun namun tetap memperoleh gaji. Kondisi ini dikatakan politisi Partai Gerindra menjadi bentuk kegagalan Gubernur DKI, Jokowi dan wakilnya Ahok sebagai pemimpin. menggenjot kinerja bawahannya.
Terbukti bahwa sepanjang tahun ini memang tidak ada yang dilakukan gubernur dan wakilnya. Termasuk dalam pemilihan aparatnya di tingkat kepala dinas yang kenyataannya tidak siap menjalankan kebijakan yang digulirkan gubernur. Pak Jokowi dan pak Ahok jangan melulu lempar badan menyerahkan seluruhnya kepada kepala dinas. Keduanya juga memiliki tanggung jawab jika kota ini tidak ada pembangunan sama sekali, tegas Taufik.
Masih rendahnya penyerapan untuk sektor pembangunan infrastruktur diakui Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) DKI, I Dewa Gede Sony Ariyawan. Hingga kini realisasi penyerapan APBD DKI 2014 masih bergerak di angka 30 persen. Diperkirakan penyerapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sangat minim, yaitu hanya 0,01 persen.
Berdasarkan data yang ada, proses lelang baru dilakukan untuk 2.037 paket dengan total nilai kontrak sebesar Rp9,093 miliar. Artinya, bila dibandingkan dengan nilai APBD DKI 2014, nilai kontrak 2.037 paket tersebut baru mencapai 0,01 persen.
Namun bila dilihat dari nilai penyerapan anggaran yang baru mencapai 30 persen atau sebesar Rp21,87 triliun, maka penyerapan anggaran untuk pembangunan hanya 0,04 persen. Sedangkan sisanya 29,96 persen merupakan penyerapan anggaran dari gaji pegawai, alat tulis kantor (ATK) dan TALI (telepon, air, listrik dan internet).
Memang baru 2.037 paket kegiatan. Diantaranya, sebanyak 1.084 paket dengan nilai kontrak Rp2,623 miliar sudah masuk dalam proses kontrak setelah berhasil di lelang. Jumlah paket yang sudah diumumkan melalui website www.lpse.jakarta.go.id, kata Sony.
Beberapa proses pengadaan yang sudah masuk dalam kontrak seperti proyek sheet pile di Dinas Pekerjaan Umum. Sehingga, program penanganan banjir bisa dapat segera dilaksanakan. Sementara itu, pihaknya mengembalikan 875 paket kegiatan ke SKPD karena kelengkapan dokumen administrasi pelelangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah tak menampik jika penyerapan anggaran tahun 2014 masih rendah. Sedangkan akhir tahun anggaran tinggal tiga bulan lagi merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi dirinya.
Sebab, dia harus terus mendorong SKPD dan UKPD DKI serta ULP DKI menggenjot pencapaian penyerapan anggaran. Agar target penyerapan anggaran sebesar 97 persen dapat tercapai. Karena itu, Saefullah secara langsung memantau perkembangan proses lelang di ULP DKI. Sehingga jika ada kendala yang dihadapi dalam proses lelang, maka bisa dicarikan solusi yang terbaik.
Adapun dalam APBD DKI 2014, Pemprov DKI telah mengusulkan 12 program unggulan yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di tahun ini senilai Rp31 triliun. Program unggulan tersebut merupakan pencapaian misi pembangunan Kota Jakarta menjadi Jakarta Baru.
Diantaranya, anggaran program pengembangan sistem transportasi sebesar Rp5,61 triliun. Terdiri dari pembebasan lahan koridor Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp521 miliar, pengadaan armada bus Transjakarta sebesar Rp 3 triliun dan pengadaan bus untuk peremajaan angkutan umum regaler sebesar Rp 1,64 triliun. o pko
Ist.
