Rabu, 24 Juni 2015

Kenaikan PKB Belum Bisa Atasi Kemacetan Jakarta

Kenaikan PKB Belum Bisa Atasi Kemacetan Jakarta

Beritabatavia.com - Berita tentang Kenaikan PKB Belum Bisa Atasi Kemacetan Jakarta

Indonesia Traffic Watch menilai kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak progresif tidak  efektif untuk menekan jumlah kendaraan ...

Ist.
Beritabatavia.com - Indonesia Traffic Watch menilai kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak progresif tidak  efektif untuk menekan jumlah kendaraan bermotor apalagi perubahan yang signifikan untuk mengatasi kemacetan di ibukota Jakarta. Justru kenaikan PKB  hanya untuk menambah isi pundi-pundi Pemprov DKI, semata.

" Seharusnya kenaikan pajak kendaraan mempercepat  perbaikan transportasi angkutan umum dan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Rabu (24/6).

Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov DKI dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan semakin meningkat. Disusul dengan perberlakuan Perda DKI nomor 2 tahun 2015 sebagai perubahan dari Perda nomor 8 tahun 2010 tentang PKB.

Dikatakan, Perda yang berlaku sejak Mei 2015 mengatur tentang kenaikan PKB. Kenaikan pajak untuk kendaraan pertama yang awalnya 1,5 persen menjadi 2 persen dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), atau naik sebesar  33,33 persen. Kenaikan tertinggi bagi kepemilikan kendaraan yang ke 17, yang sebelumnya  empat persen naik menjadi 10 persen dari NJKB atau meningkat 150 persen.

Edison menjelaskan, selain PKB, Pemprov DKI juga menerima jenis-jenis pajak transportasi lainnya, seperti Bea Balik Nama Kendaraan Baru (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan (PBB-KB) dan Bea Balik nama Kendaraan setelah berganti kepemilikannya (BBN-2), serta denda keterlambatan pembayaran PKB.

" Pendapatan Pemprov DKI dari sektor PKB dan pajak BBN-KB serta PBB KB maupun denda keterlambatan pembayaran PKB, dan BBN2  menjadi primadona dalam  memperoleh pendapatan asli daerah," ujar Edison.

ITW mencatat, berdasarkan data anggaran APBD DKI  penerimaan PKB tahun 2013 mencapai Rp4,4 triliun, BBN-KB sebesar Rp5,2 triliun dan PBB-KB sebesar Rp1,1 triliun. Jika dijumlahkan, penerimaan pajak sektor transportasi tersebut mencapai Rp10,7 triliun.

Anehnya, dengan pendapatan sebesar itu, pembangunan dan pemeliharaan jalan serta moda dan sarana transportasi umum berjalan sangat lambat. Kemacetan masih terus menjadi momok manakutkan bagi warga Jakarta, karena sudah mengganggu aktifitas dan mematikan kreatifitas masyarakat.
 
Dia meminta agar Pemprov DKI memperhatikan mekanisme ear marking atau penerimaan perpajakan dikembalikan kepada sektor yang berkontribusi. Sehingga bisa melakukan langkah besar untuk mempercepat penanggulangan kemacetan di Jakarta.

"Pajak kendaraan bermotor harus dikembalikan pada sektor transportasi, untuk biaya pemeliharaan jalan maupun perbaikan dan pengadaan transportasi angkutan umum yang bisa mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas,"tegas Edison.

ITW mengingatkan, kebijakan Pemprov DKI menaikkan PKB jangan hanya dijadikan sarana dalam upaya meningkatkan PAD semata, tetapi harus mewujudkan tujuan utama untuk mengatasi kemacetan yang setiap hari kian mencemaskan.

Edison menyarankan, untuk menekan jumlah kendaraan, Pemprov DKI membuat regulasi pembatasan kepemilikan kendaraan dengan alamat yang sama. Tentu harus didukung dengan sistem registrasi kepemilikan kendaraan yang terpadu dan modren. Sistem itu secara otomatis akan menolak  saat mengajukan registrasi kepemilikan kendaraan bagi pemilik alamat yang sama.

Selain itu, Pemprov juga bisa menambah persyaratan harus memiliki lahan parkir atau garasi bagi setiap pemilik kendaraan bermotor. O Iki

Berita Lainnya
Minggu, 22 September 2019
Jumat, 20 September 2019
Senin, 16 September 2019
Minggu, 15 September 2019
Sabtu, 14 September 2019
Selasa, 10 September 2019
Senin, 09 September 2019
Kamis, 05 September 2019
Rabu, 04 September 2019
Senin, 02 September 2019
Sabtu, 31 Agustus 2019
Jumat, 30 Agustus 2019