Kamis, 30 Juli 2015

ITW: Pemerintah Harus Tertibkan Angkutan Umum Ilegal

ITW: Pemerintah Harus Tertibkan Angkutan Umum Ilegal

Beritabatavia.com - Berita tentang ITW: Pemerintah Harus Tertibkan Angkutan Umum Ilegal

Indonesia Traffic Watch (ITW) mendesak Pemprov DKI dan instansi pemerintah lainnya sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, menertibkan ...

Ist.
Beritabatavia.com - Indonesia Traffic Watch (ITW) mendesak Pemprov DKI dan instansi pemerintah lainnya sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, menertibkan dan menindak tegas setiap angkutan umum yang beroperasi secara ilegal. Selain melanggar hukum, juga potensi memicu terjadinya gangguan Kamtibmas.

Desakan itu disampaikan Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, untuk menyikapi maraknya aksi kekerasan terhadap pengendara Go-Jek. Seperti yang dialami wanita pengendara Go-Jek bernama Istiqomah di  depan kantor Imigrasi, Jl Warung Buncit, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

" Pengendara Go-Jek itu adalah korban pemerintah. Jika terus dibiarkan, peristiwa seperti ini akan berkembang dan memicu gangguan Kamtimbmas yang lebih serius. Pemerintah jangan tutup mata terhadap kasus seperti yang dialami Istiqomah," ujar Edison, Kamis (30/7).

Menurutnya,tindak kekerasan terhadap pengendara Go-Jek akibat ketidak mampuan pemerintah memenuhi kewajibannya untuk menyiapkan angkutan umum yang bisa menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas. Sehingga muncul angkutan umum dengan menggunakan sepeda motor yang biasa disebut ojek.

Kemudian, masyarakat yang setiap harinya terjerat dengan kemacetan, akhirnya memilih menggunakan angkutan ojek. Sehingga keberadaan ojek terus berkembang dan menjadi lapangan pekerjaan. Padahal, ojek dan Go-jek serta kendaraan lainnya yang digunakan sebagai angkutan umum,yang tidak sesuai dengan aturan adalah Ilegal.

Anehnya, Edison melanjutkan, ada pejabat pemerintah yang mengaku merasa terbantu dengan keberadaan ojek. Sehingga dengan alasan itulah terjadi pembiaran,  sesuatu yang ilegal menjadi legal padahal potensi menjadi sumber masalah yang sulit untuk di atasi.

"Membiarkan sesuatu yang ilegal menjadi tampak legal sudah menjadi kebiasaan buruk pemerintah. Seharusnya, apapun bentuknya jika tidak dilandasi dengan hukum, tindak dong. Jangan justru  mendukung bahkan seperti jurangan usaha ilegal," kata Edison.

Menurutnya,UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengamanatkan bahwa pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk orang dan barang.
Dikatakan dalam Pasal 140 UU No 22 tahun 2009 jelas disebutkan bahwa pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang terdiri atas : a, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan b, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
Selain menggunakan kendaraan bermotor umum yang harus memenuhi standar pelayanan minimal, dan penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara/daerah dan badan hukum lain.

"Angkutan umum itu tidak bisa dilakukan oleh perorangan," kata Edison.

Sedangkan sepeda motor digunakan hanya untuk angkutan orang, bukan angkutan umum. Seperti yang tertuang dalam Pasal 137 ayat (1) angkutan orang dan barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Ayat (2) angkutan orang yang menggunakan sepeda motor, mobil penumpang atau bus.

"Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan dan penindakan terhadap semua praktik ilegal. Jangan membiarkan praktik ilegal dengan alasan apapun," pungkasnya. O Iki

Berita Lainnya
Kamis, 26 September 2019
Minggu, 22 September 2019
Jumat, 20 September 2019
Senin, 16 September 2019
Minggu, 15 September 2019
Sabtu, 14 September 2019
Selasa, 10 September 2019
Senin, 09 September 2019
Kamis, 05 September 2019
Rabu, 04 September 2019
Senin, 02 September 2019
Sabtu, 31 Agustus 2019