Rabu, 02 September 2015

ITW Akan Gugat Parkir Yang Langgar Aturan

ITW Akan Gugat Parkir Yang Langgar Aturan

Beritabatavia.com - Berita tentang ITW Akan Gugat Parkir Yang Langgar Aturan

Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan Pemprov DKI agar menata kembali soal lahan parkir yang melanggar ketentuan, karena  menjadi kendala ...

Ist.
Beritabatavia.com - Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan Pemprov DKI agar menata kembali soal lahan parkir yang melanggar ketentuan, karena  menjadi kendala terwujudnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas.

"Parkir adalah bagian dari prasarana jaringan jalan raya untuk mendukung sistim jaringan transportasi. Parkir yang tidak diatur dengan baik, apalagi melanggar aturan akan mengganggu terwujudnya Kamseltibcar lalu lintas," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Rabu (2/9)

Dikatakan, ITW saat ini sedang melakukan penelitian guna mengetahui lahan parkir yang melanggar undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Apabila dalam penelitian ditemukan cukup bukti, maka ITW akan melakukan gugatan hukum terhadap Pemprov DKI.

"Apapun alasannya, pemerintah tidak boleh melanggar aturan. Semua bentuk pelanggaran hukum yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan Pemprov DKI, akan kami gugat secara hukum, " tegas Edison.

Menurutnya, Pemprov DKI telah menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai landasan memberlakukan parkir dipinggir jalan atau on the street parking.

Padahal, Edison menjelaskan, Pasal 43 ayat 1 UU nomor 22/2009 mengatakan " Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan ijin yang diberikan" Sedangkan ayat 3 " Pasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan Kabupaten, jalan desa atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan atau marka jalan".

Edison menyarankan agar kebijakan yang dibuat Pemprov DKI harus memiliki landasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.  Apalagi sebagai pemimpin harus menjadi contoh agar masyarakat taat terhadap aturan.

Menurut Edison, pengelolaan parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan akan menimbulkan permasalahan lalu lintas.  Khususnya parkir di kota-kota besar seperti ibukota Jakarta.

Pemprov DKI harus memiliki konsep yang sudah melewati proses analisis kebutuhan parkir, perencanaan geometrik lahan parkir, sehingga bisa menentukan karakteristik parkir yang cocok untuk kemudian dijadikan kebijakan sebagai implementasi penanganan masalah parkir.

ITW menilai kebijakan parkir di tepi jalan (on street parking) di sejumlah ruas jalan di Jakarta telah mengurangi kapasitas jalan sehingga sangat mengganggu  kelancaran lalu lintas, dan potensi menimbulkan terjadinya kecelakaan.

Menurut Edison, kewenangan Pemprov untuk menetapkan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir harus memperhatikan rencana umum tata ruang, analisis dampak lalu lintas dan kemudahan bagi pengguna jasa.Serta tidak selalu mengaitkan dengan untung dan rugi, sebab lalu lintas dan angkutan jalan adalah tanggung jawab pemerintah dan bentuk pelayanan kepada masyarakat. O Iki
Berita Lainnya
Rabu, 02 Oktober 2019
Selasa, 01 Oktober 2019
Sabtu, 28 September 2019
Kamis, 26 September 2019
Minggu, 22 September 2019
Jumat, 20 September 2019
Senin, 16 September 2019
Minggu, 15 September 2019
Sabtu, 14 September 2019
Selasa, 10 September 2019
Senin, 09 September 2019
Kamis, 05 September 2019