Senin, 07 September 2015

ITW: Parkir Gedung DPRD Gratis

ITW: Parkir Gedung DPRD Gratis

Beritabatavia.com - Berita tentang ITW: Parkir Gedung DPRD Gratis

Indonesia Traffic Watch (ITW) mendukung Pemprov DKI melakukan penertiban terhadap parkir liar yang sudah meresahkan masyarakat. Tetapi menolak upaya ...

Ist.
Beritabatavia.com - Indonesia Traffic Watch (ITW) mendukung Pemprov DKI melakukan penertiban terhadap parkir liar yang sudah meresahkan masyarakat. Tetapi menolak upaya untuk mengenakan tarif parkir di gedung DPRD DKI, di tempat ibadah, kantor pemerintah, bangunan sosial dan bangunan pendidikan.

"Kita minta Gubernur Ahok supaya berhenti berfikir soal bisnis semata, harus taat aturan dan jangan asal bunyi (asbun)," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan , Senin (7/9).

Menurutnya, Pasal 54 Perda DKI nomor 5 tahun 2012 tentang parkir, dikatakan rumah ibadah, kantor pemerintah, bangunan sosial dan bangunan pendidikan tidak dikenakan tarif parkir. Apalagi, mantan Bupati Belitung Timur itu pada Senin 31 Agustus 2015 mengatakan  seharusnya parkir  di basement Gedung DPRD DKI tidak dipungut biaya.

" Sekarang kenapa mau dikenakan tarif parkir? Ahok terlalu banyak bicara sehingga lupa apa yang pernah diucapkannya," tegas Edison.

Dikatakan, sebenarnya parkir liar sudah lama berlangsung dan bukan hanya di gedung DPRD DKI, tetapi banyak terjadi di penjuru ibukota. Seharusnya, Pemprov DKI menindak semua pelaku parkir liar yang sering memicu terjadinya keributan baik dengan pengendara maupun antar pelaku parkir liar itu sendiri.

Tetapi, Edison mengingatkan, setelah melakukan penertiban, Pemprov DKI jangan justru yang mengambil alih dengan menjadikannya sebagai lahan  parkir resmi.
" Kalau itu yang dilakukan sama saja dengan cara preman hanya dengan ganti baju,"ujar Edison.

Dijelaskan, UU no 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dan Perda DKI no 5 tahun 2012 mengamanatkan fasilitas parkir hanya bisa dilakukan di luar ruang milik jalan dan di ruang milik jalan.

Bunyi Pasal 43 ayat 1 UU nomor 22/2009 mengatakan " Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan ijin yang diberikan" Sedangkan ayat 3 " Pasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan Kabupaten, jalan desa atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan atau marka jalan".

ITW mengingatkan, parkir adalah bagian dari prasarana jaringan jalan raya untuk mendukung sistim jaringan transportasi. Parkir yang tidak diatur dengan baik, apalagi melanggar aturan akan mengganggu terwujudnya Keamanan,Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran (Kamseltibcar) lalu linta. Untuk itu,  Pemprov DKI harus mengelola parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar Kamseltibcar bisa terwujud. Kemudian, lalu lintas dan prasarana termasuk parkir adalah bentuk pelayanan sebagai tanggungjawab pemerintah terhadap rakyat, bukan untuk kepentingan untung rugi. O iki

Berita Lainnya
Sabtu, 28 September 2019
Kamis, 26 September 2019
Minggu, 22 September 2019
Jumat, 20 September 2019
Senin, 16 September 2019
Minggu, 15 September 2019
Sabtu, 14 September 2019
Selasa, 10 September 2019
Senin, 09 September 2019
Kamis, 05 September 2019
Rabu, 04 September 2019
Senin, 02 September 2019