ITW: Ada Udang Dibalik Penghapusan Three in One

Beritabatavia.com - Indonesia Traffic Watch (ITW) curiga ada udang dibalik batu terkait rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menghapus aturan three in one. Karena, kebijakan three in one yang sudah berlangsung sejak  2003 itu, sangat dapat mengatasi kemacetan khususnya pada jam sibuk atau berlakunya aturan three in one. Meskipun kebijakan tersebut berdampak pada kepadatan ruas jalan alternatif di sekitar kawasan three in one.
 
Selain alasan yang tidak relevan, jelas terlihat ada kepentingan pihak lain yang memaksa, supaya mereka segera bisa meraup keuntungan,dari kesulitan masyarakat pengguna jalan raya, kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Minggu (3/4).

Menurut Edison, alasan Gubernur menghapus three in one karena banyak dimanfaatkan oleh joki yang mengeksploitasi anak, sungguh tidak relevan. Pencegahan eksploitasi anak bukan dengan cara menghapus kebijakan three in one. Karena eksploitasi anak bukan hanya pada saat three in one saja, tetapi bisa terjadi dimana saja, bahkan diperempatan jalan dan lampu merah setiap hari terjadi.

  Three in one itu memang bukan solusi terbaik. Tetapi untuk kondisi lalu lintas saat ini, layak diteruskan untuk  mengatasi kemacetan di jalur protokol khususnya pada jam sibuk, tegas Edison.

Pihaknya yakin, penghapusan aturan three in one hanya untuk memenuhi tuntutan pihak perusahaan yang telah memenangkan tender pelaksanaan ERP. Sehingga, pasca penghapusan aturan three in one, Pemprov DKI akan memberlakukan sistim Elecktronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar.

Sesungguhnya, itulah alasan utama Gubernur Ahok mengapa bersikeras menghapus kebijakan three in one, tegas Edison.

Seharusnya, dia melanjutkan, dalam kondisi lalu lintas yang carut marut seperti sekarang, Pemprov DKI mestinya berupaya untuk mencari solusi untuk membantu  masyarakat dari kerugian dan beban akibat kemacetan. Bukan justru   berfikir  untuk mengisi pundi-pundi APBD dengan cara berkolusi dengan pengusaha untuk memberlakukan ERP yang tentu menambah beban masyarakat, khususnya pengguna jalan raya. 

Sungguh tidak dapat diterima akal sehat, kalau kesulitan masyarakat justru dimanfaatkan Pemprov DKI menjadi sumber pemasukan APBD, ujar Edison.

Edison menjelaskan, pemberlakuan sistem ERP tentu akan diawali dengan pemasangan alat yaitu On Board Unit (OBU) di setiap kendaraan. Alat seharga Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta ini di pasang di mobil dan terintegrasi dengan pintu (gate) ERP. Dan secara otomatis dana yang terisi di dalam alat itu akan berkurang setiap melewati jalan-jalan yang ditetapkan kawasan ERP. Tentu biaya pemasangan OBU tersebut adalah ditanggung pemilik kendaraan.

Edison mengungkapkan, pihaknya tidak menolak sistem ERP, asal sudah didukung dengan tersedianya transportasi angkutan umum yang memberikan keamanan,keselamatan,ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) dan terintegrasi ke seluruh penjuru ibukota dan kota-kota penyanggah, serta terjangkau secara ekonomi.

ITW menilai, jika  Gubernur Ahok tetap ngotot untuk melaksanakan sistem ERP saat ini, maka itu bukti   bahwa Ahok hanya memenuhi kepentingan pengusaha.

Edison menyarankan Pemprov DKI lebih baik fokus pada penyelesaian proyek MRT dan meningkatkan kualitas pelayanan  transportasi angkutan umum yang sudah ada.O Iki