Jumat, 10 Juni 2016

Mangkrak, Pembebasan Lahan Jalur Hijau di DKI

Mangkrak, Pembebasan Lahan Jalur Hijau di DKI

Beritabatavia.com - Berita tentang Mangkrak, Pembebasan Lahan Jalur Hijau di DKI

Pembelian lahan untuk jalur hijau di DKI mangkrak. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, belum ada satu lahan yang dibebaskan ...

Ist.
Beritabatavia.com - Pembelian lahan untuk jalur hijau di DKI mangkrak. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, belum ada satu lahan yang dibebaskan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta pada tahun 2016.

"Sampai Juni ini belum bayar-bayar tanah, aneh enggak? Sampai sekarang belum ada pembebasan lahan," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (10/6/2016).

Ahok membeberkan masih ada oknum di Dinas Pertamanan yang berani bermain. Salah satu modusnya adalah dengan mengulur-ulur waktu pembelian lahan supaya mendapatkan komisi. Pemilik tanah biasanya dibebani segala macam surat, seperti surat notaris balik nama. "Terus musti balik nama pakai duit dia. Berapa duit? Rata-rata di atas Rp30 ribu per meter buat balik nama," ucap Ahok.

Kemudian, para pemilik tanah dipaksa melunasi pajak terlebih dahulu ke tangan ketiga. Padahal, kata Ahok, pembayaran PBB bisa saja dipotong lewat notaris. Karena itu, Ahok bilang, sekarang DKI menggunakan sistem transfer untuk pembelian tanah langsung ke pemilik tanah. "Wah makanya bingung beli tanah sekarang. Enggak ada calo. Dia takut pemiliknya enggak mau bagi hasil nanti," ujar Ahok.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Ratna Diah mengakui belum ada satu pun lahan yang dibebaskan. Dia bilang membebaskan lahan butuh waktu cukup lama sampai akhirnya transaksi antara DKI dan pemilik tanah bisa terjadi. Salah satu kendalanya adalah berkas administrasi yang kerap terganjal. "Kita butuh penghitungan appraisal dan lihat pajaknya harus bebas 10 tahun terakhir baru biza kita proses," kata Ratna.

DKI tahun ini menargetkan sedikitnya 100 lahan yang bakal dibebaskan. Untuk satu lahan, pengurusan berkas bisa memakan dua minggu lebih. Namun sejauh ini Ratna bilang pihaknya sudah melakukan musyawarah warga untuk pembelian di 30 sampai 40 titik lahan. "Kita enggak mau nanti waktu kita beli ternyata bermasalah. Jadinya kita perlu hati-hati," ucap Ratna.

Setelah musyawarah baru DKI dapat melakukan transaksi melalui sistem pembayaran via rekening. Dalam waktu dekat, Ratna mengungkapkan, DKI akan mengeksekusi sejumlah tanah. "Minggu depan kita mulai pembayaran," kata dia. o mto

Berita Lainnya
Rabu, 02 Oktober 2019
Selasa, 01 Oktober 2019
Sabtu, 28 September 2019
Kamis, 26 September 2019
Minggu, 22 September 2019
Jumat, 20 September 2019
Senin, 16 September 2019
Minggu, 15 September 2019
Sabtu, 14 September 2019
Selasa, 10 September 2019
Senin, 09 September 2019
Kamis, 05 September 2019