Ahok Cuti Pilkada, Balai Kota Sunyi & Sepi

Beritabatavia.com -
Balai Kota, Jakarta mendadak sunyi dan sepi, pagi itu (28/10). Tak ada antrean panjang dari warga yang hendak mengadu atau sekadar berfoto selfie dengan gubernur. Sosok yang dicari-cari warga, Basuki Tjahaja Purnama, mulai hari itu sudah tak lagi berkantor di sana.

Ahok, sapaan Basuki, non-aktif menjadi gubernur DKI Jakarta untuk cuti mengikuti kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

Sepinya Balai Kota dari kedatangan warga pada Jumat itu, sangat kontras dengan hari-hari sebelumnya ketika Ahok masih menjadi gubernur aktif. Biasanya, puluhan warga menunggu kedatangannya setiap pagi.

Ahok bakal menyempatkan waktu sekitar 30 menit hingga satu jam untuk meladeni pengaduan warga satu per satu, mulai dari perizinan hingga soal tanah. Laporan itu akan langsung ditangani oleh staf Ahok.

Pelaksana Tugas Gubernur yang menggantikan Ahok, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono, bukannya tak menerima pengaduan warga. Dia mengatakan akan menunggu pengaduan warga setiap paginya, seperti Ahok.

Soni, panggilan Sumarsono, menyangka masyarakat belum mengetahui bahwa Plt juga menerima pengaduan warga. Dia pun meminta Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan untuk mensosialisasikan bahwa tak ada yang berubah dari kepemimpinan Jakarta sepeninggal Ahok yang mengambil cuti.

Bahwa tidak ada yang berubah dari Pak Ahok ke Pak Sumarsono. Kebiasaan terus dilanjutkan, kata Soni saat hari pertamanya bertugas di Balai Kota.

Soni boleh saja meyakinkan akan melanjutkan kebiasaan Ahok. Namun, sikap dan gaya kepemimpinan Ahok tampaknya akan sulit digantikan.

Selama ini Ahok dikenal sebagai pemimpin yang keras dan tanpa kompromi. Dia tak segan memarahi PNS dalam setiap rapat atau memecat oknum yang bermasalah. Ketidakhadiran Ahok di lingkungan Pemprov DKI Jakarta membuat PNS terbebas dari sikap Ahok.

Dalam menjalankan program Pemprov DKI Jakarta, Ahok juga tak sungkan melibatkan pengembang atau swasta untuk membiayai program-program tersebut. Seperti program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, revitalisasi Bundaran HI, dan revitalisasi Kota Tua.

Menurut Ahok, dalam melanjutkan program-program itu Plt berhak menjalin kerjasama dengan menandatangani kontrak kerjasama, termasuk memutus kontrak yang sudah ada. Namun Ahok mewanti-wanti Soni soal kontrak itu.

Kalau sampai curiga ada apa, waktu saya pulang, langsung saya periksa semua. Jangan sampai izin yang lama muncul lagi, atau apa misal kayak gitu loh, tutur Ahok.

Selain itu, Ahok juga menitipkan kepada Soni tugas terpenting yang ia khawatirkan selama cuti, yakni mengawal pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ahok mengaku tak percaya dengan orang-orang yang terlibat dalam mengurus anggaran itu. Ketidakpercayaan Ahok itu dipicu kasus anggaran siluman dan UPS yang membuat penetapan APBD 2015 molor. Sejak saat itu, komunikasi Ahok dengan DPRD kerap bermasalah.

Soni menyatakan bakal mengawasi PNS sama seperti Ahok. Dia menyebut sudah bergabung dalam grup komunikasi bersama dengan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta.

Terkait rancangan APBD, Soni merasa harus mampu menyelesaikannya secara tepat waktu. Saya sendiri juga malulah, dari orang Kemendagri dikirim ke sini kok masih juga lambat, secara moral adalah tanggung jawab saya untuk mempercepat proses ini, tutur Soni.

Soni juga berjanji akan menjaga komunikasi dengan DPRD dalam menyusun rancangan APBD. Ia ingin bersinergi guna menghindari berbagai konflik dengan legislatif. o cio