Sabtu, 29 September 2018 14:41:14

Warga Pulau Pari Tagih Janji Kampanye Anies

Warga Pulau Pari Tagih Janji Kampanye Anies

Beritabatavia.com - Berita tentang Warga Pulau Pari Tagih Janji Kampanye Anies

Penduduk Pulau Pari Kepulauan Seribu menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat kampanye yang tidak akan ada penggusuran. Namun kini ...

   Warga Pulau Pari Tagih Janji Kampanye Anies Ist.
Beritabatavia.com -
Penduduk Pulau Pari Kepulauan Seribu menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat kampanye yang tidak akan ada penggusuran. Namun kini warga resah bahkan terancam digusur oleh pengembang PT Bumi Pari Asri. Karena itu Anies Baswedan diminta turun tangan menyelesaikan masalah yang melilit mereka.

Kalau Pak Anies bisa cabut izin reklamasi, kenapa tak melakukan sesuatu untuk warga Pulau Pari? Ini masalah sama, masalah pesisir Jakarta. Sampai detik ini tidak ada apa-apa yang dilakukan oleh Pak Anies setelah jabat Gubernur, kata kuasa hukum warga Pulau Pari, Nelson Nikodemus, di LBH Jakarta, Jumat.

Menurut Nelson, seharusnya Anies menjaga agar Pulau Pari tetap menjadi lokasi permukiman. Hal itu sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta tahun 2030, khususnya tentang kawasan Kepulauan Seribu.

Sengketa tanah di Pulau Pari telah menyeret Sulaiman, nelayan setempat, ke meja hijau. Pria itu dilaporkan oleh manajemen PT Bumi Pari Asri pada Juni 2017 atas tudingan penyerobotan lahan.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakar pada Selasa lalu, jaksa menuntut hukuman 1 tahun 6 bulan untuk Sulaiman. Jaksa menilai nelayan itu terbukti menyewakan tanah yang diklaim milik Pintarso Adijanto dan PT Bumi Pari Asri.

Nelson menilai tuntutan itu cacat hukum lantaran hilangnya beberapa fakta persidangan. Kuasa hukum Sulaiman pun berencana menyampaikan nota pembelaan pada persidangan 2 Oktober 2018. Ia berencana mengundang Anies dalam persidangan tersebut.

Selain menyampaikan nota pembelaan, tim kuasa hukum Sulaiman juga berencana menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman yang menyatakan 62 SHM dan 14 SHGB di Pulau Pari cacat hukum. Nelson berharap majelis hakim membaca LAHP itu untuk mengambil keputusan. 0 TMP

Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Rabu, 22 Januari 2020
Sabtu, 18 Januari 2020
Kamis, 16 Januari 2020
Rabu, 15 Januari 2020
Selasa, 14 Januari 2020
Kamis, 09 Januari 2020
Selasa, 07 Januari 2020
Minggu, 05 Januari 2020
Selasa, 31 Desember 2019
Senin, 30 Desember 2019
Rabu, 11 Desember 2019
Selasa, 10 Desember 2019