Pelantikan Presiden, Pemprov DKI Tiadakan Car Free Day

Beritabatavia.com - DINAS Perhubungan DKI Jakarta meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) car free day (CFD) di Jakarta pada Minggu (20/10) lantaran berkenaan dengan pelantikan Joko Widodo-Maruf Amin sebagai presiden-wakil presiden 2019-2024.

Hal itu diutarakan Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo melalui surat pemberitahuan yang terbit pada Selasa lalu (15/10). Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku ketua tim kerja pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor menyampaikan bahwa pada 20 oktober 2019 kegiatan hari bebas kendaraan bermotor ditiadakan, ujarnya.

Syafrin mengatakan car free day ditiadakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Car free day, lanjutnya, bisa ditiadakan jika ada kegiatan yang memerlukan suatu pengaturan lalu lintas dan pengamanan yang bersifat khusus.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa peniadaan car free day juga dilakukan demi menghormati proses pelantikan presiden-wakil presiden. Alasannya tentu pertama kita menghormati proses pelantikan kepala negara dan wakil presiden, gitu kan. Kita memberikan ruang pada publik untuk yang akan menghadiri acara tersebut menyaksikan, seperti itu, kata Syafrin, Kamis (17/10).

MPR bakal melantik presiden-wakil presiden 2019-2024 hasil Pilpres 2019 pada Minggu mendatang (20/10). Mereka yang akan dilantik adalah Joko Widodo dan Maruf Amin. Sejauh ini, TNI-Polri sudah gelar pasukan untuk mempersiapkan diri mengamankan prosesi pelantikan. Gelar pasukan dihelat di Monas pada Kamis pagi tadi (20/10).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan pengamanan hari ini. Sebanyak 30 ribu personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk ditempatkan di sejumlah titik. Pengamanan mulai dilaksanakan hari ini. Pasukan masuk ke wilayah-wilayah sesuai dengan tanggung jawabnya. Pasukan yang dilibatkan 30 ribu, ujar Hadi usai apel gabungan TNI-Polri di Monas, Jakarta.

Pihak Kepolisian juga bakal membubarkan unjuk rasa yang digelar saat pelantikan presiden-wakil presiden. Itu akan dilakukan sejak dini jika sudah terlihat potensi unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengklaim intelijen sudah memperoleh sejumlah informasi. Menurutnya, merujuk dari laporan intelijen tersebut, ada potensi aksi demonstrasi berubah menjadi anarki. Sebelum berubah menjadi anarki, Tito memerintahkan anggotanya untuk membubarkan aksi unjuk rasa tersebut.

 Tito tidak ingin mengambil risiko lantaran enggan prosesi pelantikan terganggu. Kalau kami dari intelijen sudah memahami bahwa akan terjadi potensi aksi anarkis, ya masa didiamkan, masa kita reaktif baru menindak, salah lagi, ujar Tito. 0 CNN