Dipertanyakan Anggaran Konsultan Penataan Kampung Kumuh Jakarta

Beritabatavia.com -
KETIDAKBERESAN pengajuan anggaran Pemprov DKI Jakarta terus bergulir, setelah Lem Aibon Rp 82 miliar, beli pulpen Rp 123 miliar dan  heboh anggaran Rp 5 miliar untuk influencer..Kini  Anggota DPRD DKI Jakarta mempertanyakan anggaran konsultan penataan kampung kumuh untuk satu Rukun Warga (RW) di Jakarta sebesar Rp556 juta sebagaimana tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menyebutkan anggaran ini dalam dokumen KUA-PPAS bernama community action plan (CAP) untuk satu RW senilai Rp556.112.773. Rincian biaya langsung untuk personel Rp475.800.000 dan biaya langsung non personel Rp29.757.030.

Satu RW itu Rp556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masa tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?, ujar Yuke dalam keterangannya seperti dikutip Antara di Jakarta, Senin (4/11).

Diketahui, biaya langsung personel itu terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya. Sedangkan biaya langsung tidak personel, yaitu laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discusion (FGD).

Menurut Yuke, Komisi D DPRD DKI Jakarta terkejut melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta terkait CAP dalam rapat KUA-PPAS, meskipun dokumen tersebut bersifat sementara dan bisa saja dilakukan perubahan. 0 DAY